Reformasi partai politik dan pembiayaan politik karena itu sama strategisnya dengan pembangunan infrastruktur. Reformasi pajak sama pentingnya dengan industrialisasi. Kebijakan persaingan usaha sama pentingnya dengan kebijakan investasi. Kebebasan media, transparansi data dan kelembagaan pengawasan sama pentingnya dengan pembangunan jalan, pelabuhan ataupun kawasan industri.
Karena pada akhirnya seluruh investasi pembangunan itu akan menghasilkan kebijakan yang baik hanya apabila proses pengambilan keputusan publik terlindungi dari policy capture.
Dari Politics of Preparation menuju 2045
Winters menutup bukunya dengan konsep Politics of Preparation. Reformasi besar sering sulit dilakukan pada keadaan normal karena kelompok yang menikmati status quo mempunyai kekuatan besar mempertahankannya. Tetapi sejarah berkali-kali menghasilkan window of opportunity ketika perubahan yang sebelumnya dianggap tidak mungkin tiba-tiba menjadi mungkin. Karena itu gagasan dan institusi reformasi harus disiapkan sebelum kesempatan tersebut datang.
Indonesia sebenarnya mempunyai keuntungan yang tidak kecil: kita sedang menyusun perjalanan pembangunan yang sangat panjang hingga 2045. Artinya, kita tidak harus menunggu krisis.
RPJPN dapat menjadi politics of preparation versi Indonesia.
Kita dapat sejak sekarang membangun institusi yang mempersempit ruang bagi hubungan antara kekayaan dan kekuasaan politik yang berlebihan: pembiayaan politik yang lebih transparan, administrasi perpajakan yang kuat, transparansi kepemilikan aset, kebijakan persaingan yang efektif, rule of law, profesionalisme birokrasi, media yang plural, masyarakat sipil yang kuat, serta sistem perencanaan yang semakin terbuka terhadap evaluasi publik.
Agenda Anti-Capture untuk Indonesia Emas 2045
Jika konsep Politics of Preparation Winters hendak diterjemahkan ke dalam konteks Indonesia, agenda utamanya bukan memusuhi kekayaan atau keberhasilan usaha. Yang perlu dibatasi adalah jalur yang memungkinkan kekayaan membeli pengaruh, menyembunyikan kepemilikan, membentuk aturan yang menguntungkan kelompok tertentu, lalu menggunakan hasilnya untuk memperbesar kekayaan dan pengaruh politik kembali. Sebagian usulan Winters lahir dari pengalaman Amerika Serikat dan tentu tidak perlu diadopsi secara mentah. Namun logikanya sangat relevan bagi Indonesia: membuat kekayaan lebih transparan, memperkuat kapasitas negara, mengurangi peranan uang besar dalam politik, serta membangun kekuatan penyeimbang di dalam demokrasi.
Tidak semua agenda tersebut (Jangka Pendek dan Menengah-Panjang) harus dilakukan sekaligus, dan tidak semuanya memerlukan lembaga baru. Yang lebih penting adalah arah reformasinya konsisten: membuat kekayaan lebih transparan, membuat negara lebih mampu menegakkan aturan, memperluas kompetisi ekonomi, memperkecil ketergantungan politik terhadap uang besar, dan memperkuat kemampuan warga biasa untuk ikut menentukan agenda publik. Jika lima hal ini bergerak bersama, pertumbuhan ekonomi dan demokrasi tidak perlu menjadi dua jalur yang saling menjauh menuju 2045.
Dalam jangka pendek 2026–2029, Indonesia perlu mempersempit ruang agar kekayaan besar tidak mudah berubah menjadi kekuasaan politik. Kuncinya adalah memastikan beneficial ownership benar-benar transparan, pembiayaan partai dan kampanye dapat ditelusuri, serta konflik kepentingan dalam kebijakan, konsesi, pengadaan, subsidi, dan insentif pajak dapat dicegah. Kapasitas negara juga harus diperkuat menghadapi Wealth Defense Industry—jaringan pengacara, konsultan pajak, dan struktur keuangan yang sangat kompleks. Agak ironis apabila negara mempunyai sistem digital canggih, tetapi tetap kesulitan mengetahui siapa sebenarnya pemilik uang dan perusahaan yang sedang diaturnya.
