Karena itulah demokrasi dan oligarki dapat berjalan bersamaan. Winters menyebut keadaan tersebut participatory inequality: masyarakat memperoleh partisipasi yang luas, tetapi berada dalam struktur kekuasaan ekonomi yang sangat tidak seimbang.
Persoalannya kemudian bukan apakah Indonesia demokratis atau oligarkis. Pertanyaan yang lebih berguna adalah seberapa jauh demokrasi Indonesia mampu mencegah konsentrasi kekayaan berubah menjadi konsentrasi kekuasaan politik.
Ketimpangan yang Tidak Terlihat oleh Rasio Gini
Pada Maret 2026, BPS mencatat Rasio Gini pengeluaran Indonesia sebesar 0,368. Angka tersebut lebih rendah dibanding Maret 2025 yang sebesar 0,375, meskipun meningkat dibanding September 2025 yang sebesar 0,363.
Ini perkembangan yang perlu terus dicermati. Tetapi The Blind Spot memberi pelajaran bahwa pengukuran ketimpangan pembangunan tidak seharusnya berhenti pada ketimpangan pengeluaran.
Rasio Gini pengeluaran tidak sama dengan konsentrasi kekayaan. Dua masyarakat dengan distribusi konsumsi relatif serupa dapat mempunyai distribusi kepemilikan tanah, saham, perusahaan, properti dan aset keuangan yang sangat berbeda.
Bagi Indonesia Emas 2045, karena itu diperlukan perspektif yang lebih luas. Selain kemiskinan dan Rasio Gini, kita perlu semakin serius mengukur konsentrasi aset, struktur kepemilikan perusahaan, penguasaan tanah, konsentrasi pasar, mobilitas ekonomi antargenerasi serta hubungan antara kepemilikan ekonomi dengan proses pembuatan kebijakan.
Sebab masalah terbesar bukan semata-mata adanya orang yang sangat kaya. Persoalannya muncul apabila terjadi proses:
wealth concentration → political concentration → policy capture → further wealth concentration.
Ketika lingkaran tersebut terbentuk, ketimpangan tidak lagi hanya merupakan hasil pembangunan. Ketimpangan mulai menentukan arah pembangunan itu sendiri.
Politik Mahal dan “Pemilu Sebelum Pemilu”
Konsep Winters yang sangat relevan bagi Indonesia adalah wealth primary.
Dalam demokrasi, pemilih memang menentukan siapa yang menang pada hari pemungutan suara. Tetapi jauh sebelum masyarakat memilih, seseorang harus memperoleh kesempatan untuk menjadi kandidat yang kompetitif. Ia memerlukan organisasi, popularitas, komunikasi, jaringan, kampanye dan berbagai sumber daya lain.
