Takwim juga memastikan bahwa KSOP Batam terus membangun komunikasi intensif dengan BP Batam dan instansi terkait lainnya. Tujuannya adalah menjaga stabilitas hukum dan memastikan semua kebijakan sejalan dengan ketentuan nasional.
“Kita tidak ingin pelaku usaha bingung. Karena itu, kami akan terus berkoordinasi agar semua aturan diterapkan dengan tepat. Ini masa transisi yang harus kita lewati bersama,” ujarnya menegaskan.
Sebagai kawasan strategis nasional yang berperan penting dalam aktivitas perdagangan, industri, dan pelayaran di Indonesia bagian barat, Batam memegang posisi vital. Letaknya yang berdekatan dengan Singapura dan Malaysia menjadikan kota ini pintu utama arus ekspor-impor nasional.
Namun, tumpang tindih regulasi dan ketidakpastian hukum yang terjadi berisiko menghambat investasi, memperlambat arus logistik, serta meningkatkan biaya operasional pelayaran.
ALMI berharap audiensi dengan KSOP Batam menjadi titik awal penyelesaian berbagai persoalan yang selama ini membelit sektor maritim di kota tersebut. Mereka mendorong adanya sinergi nyata antara pemerintah pusat, BP Batam, dan pelaku industri, guna menciptakan sistem perizinan yang efisien dan kepastian hukum yang kokoh.
“Batam ini lokomotif ekonomi maritim Indonesia. Kalau regulasinya tumpang tindih, kita bisa kehilangan momentum. Karena itu, kami dorong agar ada satu komando dan kepastian hukum bagi semua pihak,” kata Osman.
