Osman juga menegaskan, pelayanan publik di bidang maritim tidak boleh terhenti meski di tengah dinamika regulasi. ALMI bersama KSOP sepakat bahwa pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan optimal dan berkualitas.
“Dalam kondisi seperti ini, semua pihak harus menjaga agar pelayanan publik tidak terganggu. Pelayanan kepada masyarakat harus tetap prima, maksimal, dan berkualitas,” tambahnya.
Membangun Kepastian Hukum, Menjaga Daya Saing
Ketidakpastian hukum adalah musuh utama dunia usaha. Dalam konteks Batam, tumpang tindih kewenangan bukan hanya persoalan administratif, tetapi menyangkut kepercayaan investor dan kelancaran arus logistik nasional.
Dengan nilai perdagangan dan logistik yang mencapai miliaran dolar per tahun, gangguan sekecil apa pun di Batam dapat berdampak langsung pada rantai pasok nasional.
Karena itu, para pelaku industri menilai, kejelasan peran antara BP Batam dan KSOP bukan lagi pilihan, melainkan keharusan strategis agar Batam tetap menjadi magnet investasi dan pusat maritim unggulan di Asia Tenggara.
Batam kini berdiri di persimpangan penting: antara percepatan investasi dan kepastian hukum. Jika sinergi antara pemerintah, BP Batam, dan pelaku usaha dapat diperkuat, maka potensi Batam sebagai lokomotif ekonomi maritim nasional bisa terus melaju — tidak sekadar menjadi pelabuhan bebas, tapi juga pusat pertumbuhan ekonomi berdaya saing tinggi di kawasan regional.(Iman Suryanto)
