OPINI Oleh: Lukita Dinarsyah Tuwo
Target pertumbuhan ekonomi sekitar 6 persen pada 2027 layak dikejar. Indonesia memang perlu mulai keluar dari kenyamanan pertumbuhan sekitar lima persen yang dalam beberapa tahun terakhir terasa cukup untuk menjaga ekonomi tetap bergerak, tetapi belum cukup cepat untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas, memperbesar kelas menengah, meningkatkan produktivitas, dan mempercepat perjalanan menuju negara maju.
Masalahnya, menaikkan pertumbuhan dari sekitar lima persen menjadi enam persen bukan sekadar menambahkan satu angka di belakang koma dalam asumsi ekonomi makro. Dalam ekonomi sebesar Indonesia, tambahan satu persen berarti tambahan kapasitas produksi yang sangat besar. Investasi harus meningkat, industri harus berkembang, ekspor harus menguat, produktivitas harus naik, dan tenaga kerja harus memiliki keterampilan yang sesuai dengan perubahan teknologi dan kebutuhan industri.
Dengan kata lain, pertumbuhan enam persen bukan sekadar target statistik. Ia adalah target sistem.
Strateginya sebenarnya cukup jelas. Tiga mesin utamanya adalah produktivitas, investasi, dan industrialisasi. Ketiganya harus bergerak bersamaan, didukung oleh ekspor, infrastruktur, pembiayaan, stabilitas makroekonomi, tenaga kerja terampil, regulasi yang semakin efisien, serta kelembagaan yang mampu menyelesaikan hambatan dengan cepat.
Di atas kertas, semuanya terdengar meyakinkan. Kita memang cukup pandai menyusun strategi.
Yang lebih sulit adalah memastikan mesinnya benar-benar hidup.
Investasi Harus Menjadi Mesin Akselerasi
Untuk mencapai pertumbuhan sekitar enam persen, investasi harus tumbuh lebih cepat daripada ekonomi secara keseluruhan. Kebutuhan investasi nasional diperkirakan mendekati Rp8,7 kuadriliun, sementara bagian yang dapat langsung dibiayai pemerintah relatif kecil. Hampir 90 persen harus berasal dari swasta dan masyarakat.
Pesannya sederhana: pemerintah tidak mungkin membelanjakan jalan menuju pertumbuhan enam persen.
APBN tidak akan cukup besar untuk itu. Peran pemerintah justru harus semakin bergeser dari menjadi pembiaya utama menjadi pencipta kondisi agar investasi swasta mau masuk dan, yang lebih penting, benar-benar terealisasi.
Kepastian hukum, konsistensi perizinan, ketersediaan lahan, listrik, gas, air, konektivitas, logistik, pembiayaan, dan penyelesaian hambatan antarinstansi menjadi jauh lebih penting dibandingkan sekadar mengumumkan nilai komitmen investasi.
