Strategi investasi ada. KI dan KEK ada. Agenda industrialisasi ada. Program vokasi ada. Reskilling dan upskilling ada. Infrastruktur, pembiayaan, ekspor, dan reformasi regulasi juga ada.
Tetapi siapa yang memastikan semuanya bergerak pada saat yang tepat?
Inilah fungsi delivery mechanism.
Kita tidak perlu menambah lembaga baru. Yang dibutuhkan adalah mekanisme lintas pemerintah yang memilih beberapa pengungkit utama pertumbuhan, menetapkan penanggung jawab, menentukan milestone, membaca hambatan sejak dini, dan melakukan eskalasi jika keputusan lintas kementerian tidak kunjung selesai.
Setiap proyek investasi besar, misalnya, cukup memiliki satu project card yang memuat nilai investasi, status izin dan lahan, pembiayaan, utilitas, financial close, jadwal konstruksi, kebutuhan tenaga kerja, potensi ekspor, masalah utama, siapa yang harus menyelesaikannya, dan batas waktunya.
Hijau berarti sesuai jadwal, kuning membutuhkan perhatian, merah membutuhkan keputusan.
Sederhana. Namun perbedaan antara kebijakan yang berjalan dan kebijakan yang hanya menjadi bahan rapat sering kali terletak pada hal sesederhana itu.
APBN Harus Menjadi Katalis
Setelah strategi pertumbuhan jelas, barulah kita menempatkan APBN secara proporsional.
APBN 2027 secara umum terlihat cukup aman: defisit direncanakan terkendali dan disiplin fiskal tetap dijaga. Itu penting. Tetapi karena kemampuan APBN membiayai keseluruhan kebutuhan investasi sangat terbatas, belanja publik harus semakin berfungsi sebagai katalis bagi investasi nonpemerintah.
Jalan akses kawasan industri, listrik, air, logistik, pendidikan vokasi, riset, digitalisasi, persiapan proyek, pembebasan lahan strategis, dan berbagai instrumen de-risking adalah contoh belanja yang dapat menghasilkan daya ungkit.
Pertanyaannya kemudian bukan hanya “berapa besar anggarannya?”, melainkan berapa investasi dan kapasitas produksi yang dapat digerakkan oleh anggaran tersebut?
