Kita perlu lebih disiplin membedakan investment commitment dengan investment realization. Komitmen tentu baik. MoU juga berguna. Foto penandatanganan biasanya bahkan sangat meyakinkan.
Tetapi ekonomi baru bergerak ketika investasi mencapai financial close, mesin dipesan, konstruksi dilakukan, pekerja direkrut, pabrik mulai berproduksi, dan produk akhirnya dijual.
Karena itu, pengawalan investasi seharusnya mengikuti mata rantai yang jelas: commitment → permits → financial close → capital expenditure → construction → commercial operation.
Pertanyaannya bukan hanya berapa investor yang tertarik kepada Indonesia, tetapi berapa yang akhirnya benar-benar mengeluarkan uangnya di Indonesia.
KI dan KEK Harus Menjadi Jalur Cepat
Salah satu instrumen paling masuk akal untuk mempercepat realisasi investasi adalah Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Logikanya sederhana. Jika pemerintah ingin mempercepat investasi, mengapa tidak memulainya dari tempat yang seharusnya sudah memiliki lahan, utilitas, infrastruktur, perizinan, dan pengelola?
KI dan KEK seharusnya menjadi fast-track investment platforms, bukan sekadar kumpulan kawasan dengan papan nama bagus dan brosur investasi yang semakin tebal.
Keberhasilan kawasan harus diukur dari berapa anchor tenant yang masuk, berapa investasi mencapai financial close, berapa capital expenditure terealisasi, berapa pabrik mulai beroperasi, berapa ekspor dihasilkan, dan berapa lapangan kerja formal tercipta.
Tidak semua kawasan harus diperlakukan sama. Pemerintah dapat memilih sejumlah KI dan KEK yang paling siap dan mempunyai dampak ekonomi terbesar. Kawasan tersebut kemudian dapat diklasifikasikan secara praktis: siap menerima investasi sekarang, masih dapat diperbaiki dalam 2027, atau memang belum cukup siap.
