“Ini tentu cukup berpengaruh, terutama terhadap pelaksanaan program-program yang sudah disusun pemerintah daerah,” ujarnya.
Dalam pandangan ISEI, pengembangan pariwisata Lingga tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah kabupaten.
Diperlukan model kolaborasi yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, investor, masyarakat serta lembaga terkait agar pengembangan destinasi wisata dapat berjalan secara berkelanjutan.
Suyono menilai sektor swasta memiliki peran penting, terutama dalam menyediakan investasi untuk fasilitas pendukung pariwisata. Namun, investor membutuhkan kepastian sebelum menanamkan modalnya.
“Kita melihat ini bukan tugas pemerintah kabupaten sendiri. Pariwisata bisa dikembangkan kalau dapat bermitra dengan pihak swasta. Hanya saja investor membutuhkan kepastian, terutama kepastian status lahan, dukungan operasional, perizinan dan berbagai aspek lainnya,” katanya.
Persoalan status lahan Jadi tantangan yang cukup krusial di Lingga
Berdasarkan hasil diskusi dengan pemerintah daerah, masih terdapat lahan yang memiliki beragam status, termasuk lahan adat dan lahan pemerintah.
Kondisi tersebut membuat proses pemanfaatan lahan untuk kegiatan investasi membutuhkan waktu dan mekanisme yang tidak sederhana.
Menurut Suyono, persoalan kepastian lahan harus mendapatkan perhatian serius apabila pemerintah daerah ingin menarik lebih banyak investasi ke sektor pariwisata.
“Kalau persoalan-persoalan dasar ini belum diselesaikan, tentu akan sulit kita mengembangkan potensi yang ada,” ujarnya.
Selain kepastian lahan, investor juga membutuhkan dukungan infrastruktur dasar, seperti jalan, listrik, jaringan telekomunikasi serta akses transportasi yang memadai.
Infrastruktur Masih Menjadi Tantangan
