Korea Selatan memberikan pelajaran yang lebih tegas: perusahaan, bukan kementerian, harus menjadi unit utama inovasi.
Negara menyediakan insentif R&D, pembiayaan, peneliti, lembaga riset, dan dukungan pengetahuan. Tetapi kemampuan menyerap dan menciptakan teknologi harus berada di dalam perusahaan. Dukungan pemerintah dihubungkan dengan kinerja—kemampuan bersaing, mengekspor, dan melakukan upgrading.
Korea juga membangun modal manusia sebelum kekurangannya menjadi hambatan. Angka partisipasi bersih sekolah menengah meningkat dari sekitar 28 persen pada 1971 menjadi 78 persen pada 1983, kemudian diikuti ekspansi pendidikan tinggi dan perguruan tinggi teknis. Pendidikan tidak berjalan sendirian. Ia bergerak mengikuti arah transformasi industri.
Jepang memperlihatkan pentingnya urutan, konsensus, dan orientasi jangka panjang. Liberalisasi dilakukan bertahap: kesehatan fiskal dibangun lebih dahulu; deregulasi pasar domestik mendahului liberalisasi eksternal; perdagangan dibuka sebelum neraca modal.
Antara 1955 dan 1999, Jepang menyusun 14 rencana ekonomi jangka menengah dan panjang. Rencana tersebut bukan instruksi kaku kepada pasar, melainkan cara mengurangi ketidakpastian dan menyatukan pandangan pemerintah, dunia usaha, akademisi, pekerja, organisasi masyarakat, dan media.
Namun, Jepang juga memberikan peringatan. Kelembagaan yang dahulu menopang pertumbuhan dapat berubah menjadi penghambat ketika dunia berubah. Hubungan kerja seumur hidup, pembiayaan berbasis relasi, dan tata kelola korporasi yang dahulu mendukung investasi jangka panjang menjadi lebih sulit disesuaikan ketika Jepang membutuhkan perusahaan baru dan inovasi produk.
Keberhasilan masa lalu dapat menjadi modal. Tetapi keberhasilan masa lalu juga dapat menjadi jebakan.
Bukan meniru kelembagaan, melainkan mempelajari prinsipnya
Bagi Indonesia, persoalan pentingnya adalah menentukan unsur-unsur mana yang dapat dipelajari dan diterapkan dalam sebuah negara yang besar, demokratis, beragam, dan terdesentralisasi.
Jawabannya bukan menyalin kelembagaan Korea, statutory boards Singapura, sistem konsensus Jepang, atau hubungan pusat-daerah Tiongkok.
Yang dapat dipelajari adalah prinsipnya: tujuan jangka panjang yang jelas, disiplin berbasis kinerja, pembangunan institusi secara bertahap, kemampuan koordinasi, kepercayaan, serta dukungan pemerintah yang dikaitkan dengan hasil.
Acemoglu, Johnson, dan Robinson—penerima Nobel Ekonomi 2024—menempatkan kelembagaan sebagai salah satu penjelasan mendasar mengapa kemakmuran antarnegara berbeda dan mengapa perbedaan tersebut bertahan. Tetapi pengalaman empat negara Asia menambahkan satu dimensi: kelembagaan tidak cukup hanya mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Kelembagaan juga harus mampu belajar, berkoordinasi, dan menjalankan transformasi.
Institusi harus inklusif. Tetapi institusi juga harus efektif.
