IDNNEWS.CO.ID, BATAM — Tenaga Ahli DPR RI, Syafrida Rasahan, menyampaikan refleksi kritis terhadap pelaksanaan Pilkada serentak yang digelar kurang dari setahun setelah Pemilu.
Dalam paparannya pada kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif di Batam, ia menilai banyak persoalan mendasar yang seharusnya menjadi perhatian semua pihak, mulai dari partai politik, penyelenggara pemilu, hingga masyarakat.
Syafrida menilai bahwa penurunan tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada serentak 2024 lalu tidak terjadi begitu saja. Menurutnya, jadwal Pilkada yang terlalu berdekatan dengan Pemilu menyebabkan kejenuhan publik.
“Masyarakat dalam tahun yang sama, dengan jarak kurang dari enam bulan, sudah harus kembali ke TPS. Sementara hasil pemilu sebelumnya saja belum tuntas. Ini menyebabkan kejenuhan,” ujarnya dalam diskusi bertajuk Pengawasan Partisipasi dengan tema Catatan 1 Tahun Pasca- Pilkada: Dari Pembelajaran Menuju Perbaikan pada Kamis (27/11/2025) pagi di Oakwood Hotel Batam, Provinsi Kepri.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut diperparah dengan minimnya pilihan calon yang dianggap relevan dan menarik oleh masyarakat.
Syafrida juga secara tegas menyebut bahwa demokrasi elektoral Indonesia berjalan, tetapi demokrasi di internal partai politik justru mandek.
“Pilkada kita demokratis. Tapi partai politiknya tidak demokratis. Mereka hanya mencalonkan orang yang sama—bahkan yang sudah diusung partai lain. Masyarakat jadi bosan karena tidak punya pilihan,” tegasnya.
