IDNNEWS.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9/2026), untuk membahas rencana menggratiskan pendidikan negeri mulai dari sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi negeri (PTN).
Rapat tersebut menjadi forum pemerintah untuk membahas langkah dan mekanisme yang diperlukan guna menerjemahkan rencana pendidikan negeri gratis ke dalam kebijakan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan pembahasan secara khusus mencakup upaya mewujudkan pendidikan gratis pada satuan pendidikan negeri di seluruh jenjang.
“Iya, siang ini Pak Presiden akan mengadakan rapat terbatas, membahas bagaimana caranya pendidikan negeri dapat gratis, dari SD sampai perguruan tinggi negeri,” ujar Teddy, Rabu (23/9/2026).
Agenda tersebut merupakan tindak lanjut dari pernyataan Prabowo pada 18 September 2026 saat berpidato dalam acara puncak peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta.
Saat itu, Prabowo menyatakan akan segera menggelar rapat terbatas untuk membahas biaya pendidikan pada satuan pendidikan negeri.
“Saya sangat setuju. Saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis,” ucap Prabowo.
Selain rencana pembebasan biaya pendidikan negeri, pemerintah sebelumnya juga menyampaikan sejumlah agenda di sektor pendidikan. Langkah tersebut mencakup perbaikan sekolah dan fasilitas pendidikan yang rusak serta peningkatan kesejahteraan dan gaji guru.
Dalam perkembangan sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyatakan sekolah negeri mulai jenjang TK hingga SMA sudah mendapatkan dukungan pembiayaan pemerintah melalui berbagai skema, termasuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi siswa dari keluarga tidak mampu.
Sementara itu, untuk jenjang perguruan tinggi, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan pemerintah telah menghitung kebutuhan anggaran apabila seluruh PTN digratiskan. Perhitungan awal Kemdiktisaintek mencapai sekitar Rp93,74 triliun untuk 2.833.169 mahasiswa PTN vokasi dan akademik jenjang D3, D4, dan S1.
Ketua DPR RI Puan Maharani juga mengatakan pemerintah perlu mengkaji kekuatan APBN sebelum kebijakan pendidikan gratis tersebut diterapkan. Menurutnya, kemampuan anggaran negara menjadi salah satu hal yang perlu diperhitungkan dalam pembahasan.
Dengan digelarnya rapat terbatas, pemerintah kini membahas mekanisme dan langkah kebijakan yang diperlukan untuk mewujudkan rencana pendidikan negeri gratis dari SD hingga perguruan tinggi.
Namun, hingga rapat tersebut, pemerintah belum menetapkan secara rinci skema pembiayaan, cakupan biaya yang akan ditanggung, maupun tahapan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis tersebut.
SUMBER: BISNIS INDONESIA
