𝘋𝘢𝘭𝘢𝘮 𝘭𝘪𝘮𝘢 𝘵𝘢𝘩𝘶𝘯 𝘵𝘦𝘳𝘢𝘬𝘩𝘪𝘳, 𝘱𝘦𝘯𝘤𝘢𝘱𝘢𝘪𝘢𝘯 𝘗𝘈𝘋 𝘒𝘦𝘱𝘳𝘪 𝘵𝘦𝘳𝘬𝘦𝘴𝘢𝘯 𝘴𝘵𝘢𝘨𝘯𝘢𝘯, 𝘥𝘦𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘩𝘢𝘮𝘱𝘪𝘳 75% 𝘱𝘦𝘯𝘥𝘢𝘱𝘢𝘵𝘢𝘯 𝘣𝘦𝘳𝘢𝘴𝘢𝘭 𝘥𝘢𝘳𝘪 𝘗𝘢𝘫𝘢𝘬 𝘒𝘦𝘯𝘥𝘢𝘳𝘢𝘢𝘯 𝘉𝘦𝘳𝘮𝘰𝘵𝘰𝘳 𝘥𝘪 𝘉𝘢𝘵𝘢𝘮. 𝘗𝘳𝘰𝘴𝘦𝘴 𝘱𝘦𝘮𝘣𝘢𝘯𝘨𝘶𝘯𝘢𝘯 𝘵𝘦𝘳𝘬𝘦𝘴𝘢𝘯 𝘭𝘢𝘮𝘣𝘢𝘵 𝘥𝘢𝘯 𝘴𝘦𝘢𝘥𝘢𝘯𝘺𝘢. 𝘗𝘢𝘥𝘢𝘩𝘢𝘭 𝘗𝘦𝘮𝘱𝘳𝘰𝘷 𝘒𝘦𝘱𝘳𝘪 𝘵𝘦𝘭𝘢𝘩 𝘮𝘦𝘭𝘦𝘱𝘢𝘴𝘬𝘢𝘯 𝘵𝘢𝘯𝘨𝘨𝘶𝘯𝘨 𝘫𝘢𝘸𝘢𝘣 𝘥𝘢𝘭𝘢𝘮 𝘱𝘦𝘮𝘣𝘢𝘯𝘨𝘶𝘯𝘢𝘯 𝘪𝘯𝘧𝘳𝘢𝘴𝘵𝘳𝘶𝘬𝘵𝘶𝘳 𝘫𝘢𝘭𝘢𝘯 𝘥𝘪 𝘉𝘢𝘵𝘢𝘮.
𝗨𝗯𝗮 𝗜𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗦𝗶𝗴𝗮𝗹𝗶𝗻𝗴𝗴𝗶𝗻𝗴, Tokoh Aktivis Kota Batam
PROVINSI KEPRI, yang terdiri dari tujuh kabupaten dan kota, telah mengalami kemajuan. Namun hasilnya belum sepenuhnya memuaskan, terutama dalam aspek pemerataan pembangunan, ekonomi, dan pendidikan. Kota Batam, misalnya, bergerak lebih cepat dibandingkan daerah lain di Kepri.
Salah satu aspek yang mencolok adalah pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kota Batam mencapai 7,04%, melampaui pertumbuhan di kabupaten dan kota lain di Kepri, serta di provinsi (5,20%) dan nasional (5,05%).
Selain pertumbuhan ekonomi, kita perlu memperhatikan Gini Ratio dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kepri. Gini Ratio provinsi pada tahun 2023 adalah 0,340, mengalami penurunan dari tahun 2022 yang sebesar 0,325.
Sementara itu, IPM Kepri mencapai 79,08, lebih tinggi dibandingkan nasional yang berada di angka 74,39. Gini Ratio Kota Batam sendiri tercatat 0,338, dengan IPM mencapai 82,64.
Perbandingan ini menunjukkan bahwa Kota Batam unggul dibandingkan dengan daerah lain di Kepri, dan mencerminkan kondisi pembangunan provinsi secara umum.
𝗣𝗔𝗗 𝗞𝗲𝗽𝗿𝗶 𝗧𝗲𝗿𝗸𝗲𝘀𝗮𝗻 𝗦𝘁𝗮𝗴𝗻𝗮𝗻
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan faktor penting dalam upaya membangun daerah. Namun, dalam lima tahun terakhir, pencapaian PAD Kepri terkesan stagnan, dengan hampir 75% pendapatan berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor di Batam. Tidak ada upaya serius dari pemerintah provinsi untuk meningkatkan pendapatan daerah di luar pajak tersebut.
