Berbagai sudut pandang hukum:
1. Pandangan Hukum Tata Negara (HTN) & Konstitusi
Dalam hierarki hukum Indonesia, UUD 1945 adalah hukum tertinggi.
• Hak Atas Tempat Tinggal (Pasal 28H ayat 1): Ini adalah Human Rights (Hak Asasi Manusia) merupakan hak dasar rakyat. Konstitusi mewajibkan negara untuk melindungi, memajukan, dan memenuhi hak tersebut.
• Tujuan Negara: Kepentingan komersial (investasi/bisnis) hanyalah instrumen untuk mencapai kemakmuran rakyat, bukan tujuan akhir.
Jika instrumen tersebut justru memaksa warga dan menghilangkan hak hidup mereka, maka instrumen tersebut telah menyalahi mandat konstitusi.
• Asas Kepastian Hukum: Warga yang tinggal 30 tahun dan perpanjangan 20 tahun adalah “pembeli beritikad baik”. Jika negara (BP Batam) tiba-tiba menolak perpanjangan, negara telah melanggar Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan.
2. Pandangan Hukum Pertanahan (Agraria)
Di Indonesia, berlaku Fungsi Sosial Hak atas Tanah (Pasal 6 UU PA No. 5/1960).
• Hak Pengelolaan (HPL) Bukan Hak Milik Mutlak: HPL hanyalah hak menguasai dari negara yang didelegasikan. Negara tidak boleh bertindak seperti pemilik tanah (landlord) komersial murni, melainkan sebagai pengatur (regulator).
• HGB di atas HPL: Secara hukum pertanahan, pemegang HGB memiliki “hak prioritas” untuk memperpanjang. Penolakan hanya bisa dilakukan jika lahan tersebut benar-benar dibutuhkan untuk Kepentingan Umum (seperti jalan tol, waduk, atau rumah sakit).
• Definisi Kepentingan Umum vs Komersial: Dalam UU Pengadaan Tanah, proyek komersial (seperti kawasan industri milik swasta, hotel atau mal) tidak termasuk dalam kategori “Kepentingan Umum” yang boleh menggusur warga secara paksa.
3. Pandangan Hukum Administrasi Negara
Jika BP Batam menolak perpanjangan UWT hanya karena ingin menyerahkan lahan tersebut kepada investor baru (komersial) atau alih fungsi lahan, maka ini bisa dikategorikan sebagai:
• Penyalahgunaan Wewenang (Detournement de Pouvoir): Menggunakan wewenang administrasi (pengelolaan tanah) untuk tujuan lain selain yang ditetapkan undang-undang (kesejahteraan rakyat).
• Ketidakadilan Administratif: Warga yang sudah membayar UWT selama 30 tahun dan perpanjangan 20 tahun dan membangun komunitas di sana memiliki “hak hidup” yang lebih konkret dibandingkan “potensi keuntungan” dari entitas komersial.
4. Realita: Benturan “Rezim Investasi” vs “Rezim HAM”
Di Batam, statusnya unik karena adanya Dualisme atau Otorita. Seringkali, aturan investasi (Hukum Ekonomi) dipaksakan untuk menerjang Hukum
Pertanahan konvensional.
• Logika Pemerintah: Tanah adalah komoditas untuk menarik devisa.
• Logika Konstitusi: Tanah adalah ruang hidup (lebensraum) warga negara.
5. Tinjauan Filosofis dan Konstitusional
Dalam perspektif Hukum Tata Negara, terdapat benturan antara dua kepentingan:
• Hak Konstitusional (Pasal 28H ayat 1 UUD 1945): Negara menjamin hak warga untuk hidup sejahtera dan bertempat tinggal. Rumah bukan sekadar komoditas, melainkan hak asasi manusia (Human Rights).
• Negara Pembangunan (Developmental State): Pemerintah Pusat memandang Batam sebagai kawasan eksklusif untuk modal dan investasi, di mana tanah dipandang sebagai aset komersial (Land as Capital).
