Negara ingin memastikan setiap anak mendapat asupan terbaik, namun di beberapa tempat menu yang diterima tak selalu mencerminkan standar gizi yang dijanjikan. Ada yang kekurangan protein, minim sayuran, bahkan terlalu bergantung pada makanan olahan yang seharusnya dikurangi.
Masalahnya semakin rumit ketika ambisi bertemu kapasitas. Sebagian dapur dipaksa memasak ribuan porsi setiap hari dengan fasilitas yang belum tentu memadai. Akibatnya mudah ditebak: kualitas pengawasan menurun, distribusi terlambat, makanan datang dalam kondisi tidak ideal, dan risiko kesalahan meningkat berkali-kali lipat.
Di lapangan, muncul cerita lain yang tak kalah mengganggu. Guru yang seharusnya fokus mengajar ikut sibuk mengatur distribusi makanan. Sekolah yang paling memahami kondisi murid justru sering merasa hanya menjadi pelaksana.
Pemerintah daerah—yang memiliki perangkat hingga tingkat desa—kadang diposisikan seperti tamu di rumahnya sendiri. Padahal republik ini memiliki gubernur, bupati, wali kota, camat, kepala desa, puskesmas, sekolah, kader Posyandu, penyuluh kesehatan, dan berbagai instrumen pelayanan publik yang dibangun puluhan tahun. Mengapa seluruh energi negara itu tidak digunakan secara maksimal?
Tidak ada program makan sekolah besar di dunia yang berhasil hanya dengan mengandalkan satu lembaga pusat. Jepang berhasil karena sekolah menjadi bagian dari sistem. Brasil berhasil karena pemerintah daerah memegang peran penting dalam pelaksanaan.
Skotlandia berhasil karena pengawasan lokal berjalan beriringan dengan standar nasional. Indonesia memiliki seluruh instrumen itu—namun belum sepenuhnya memanfaatkannya.
Yang lebih mengkhawatirkan justru persoalan tata kelola. Pemilihan yayasan dan mitra pengelola dapur beberapa kali dipersoalkan. Transparansi belum memuaskan. Ada laporan pembayaran yang terlambat. Ada keluhan kualitas bahan baku yang menurun akibat tekanan biaya.
Ada dugaan konflik kepentingan yang terus menjadi bahan percakapan publik. Ketika uang negara yang digunakan mencapai ratusan triliun rupiah, pertanyaan tentang efisiensi dan akuntabilitas bukan lagi gangguan. Ia adalah kewajiban.
