Indonesia tidak perlu menyalin bentuk kelembagaan mereka. Namun, prinsipnya sama: satu outcome, satu pemilik hasil, dan satu sistem pertanggungjawaban.
Koordinasi selama ini sering dimaknai sebagai mempertemukan banyak lembaga. Padahal, semakin banyak pihak hadir belum tentu semakin jelas siapa yang bertanggung jawab.
Jika semua menjadi koordinator, siapa yang sebenarnya mengerjakan?
Setiap prioritas pembangunan perlu memiliki pembagian kewenangan melalui RACI: siapa yang menjalankan, siapa yang bertanggung jawab akhir, siapa yang dikonsultasikan, dan siapa yang cukup memperoleh informasi. Pembiayaan, regulasi, ketersediaan lahan, kapasitas pelaksana, data, monitoring, serta risiko harus dibahas sejak awal—bukan ditemukan satu per satu setelah program berjalan.
Mesin pengantarannya perlu mengikuti satu rantai:
planning → prioritization → financing → execution → debottlenecking → production → outcome.
Bappenas dapat menjalankan peran sebagai National Development Orchestrator. Bukan menjadi super ministry yang mengambil alih tugas kementerian teknis, tetapi memastikan sasaran RPJPN, RPJMN, RKP, proyek strategis, kebijakan sektoral, pembiayaan, dan outcome serta dokumen perencanaan pembangunan daerah menggunakan arah yang sama.
Kementerian Keuangan memastikan konsistensi pembiayaan dan kualitas belanja. Kementerian koordinator menyelesaikan hambatan lintas sektor. Kementerian teknis menjadi pemilik pelaksanaan. Pemerintah daerah menerjemahkan sasaran nasional sesuai karakter wilayah. Fungsi monitoring, evaluasi, dan manajemen risiko memverifikasi capaian, mendeteksi risiko, dan memberikan peringatan dini.
Prioritas terbatas dapat dikawal melalui Growth and Transformation Delivery Room. Ini bukan lembaga baru, melainkan mekanisme kerja yang menyatukan data, keputusan, pembiayaan, dan penyelesaian hambatan.
Dashboard bersama dibutuhkan, tetapi dashboard bukan tujuan. Ia harus menunjukkan target yang menyimpang, penyebabnya, keputusan yang diperlukan, penanggung jawab, serta batas waktu penyelesaian.
Perbedaan antara meeting room dan delivery room sederhana. Meeting room menghasilkan kesepakatan untuk berkoordinasi kembali. Delivery room menghasilkan keputusan tentang siapa melakukan apa dan kapan harus selesai.
Menjadikan Produktivitas sebagai Ukuran Utama
Pelajaran ketiga adalah bahwa transformasi tidak cukup diukur dari banyaknya input dan kegiatan.
Pertumbuhan investasi penting. Realisasi anggaran penting. Jumlah proyek, pelatihan, kawasan industri, regulasi, dan perjanjian investasi juga penting. Namun, semua itu baru merupakan alat.
