Indonesia Tidak Cukup Hanya Mengandalkan Suku Bunga
Respons pertama harus bersifat moneter, tetapi tidak boleh hanya berupa kenaikan BI Rate. BI perlu mengombinasikan intervensi spot, DNDF, dan pasar offshore; menjaga instrumen rupiah tetap menarik; memperkuat swap dan repo valas; serta memastikan likuiditas dollar tersedia bagi kegiatan ekonomi dengan underlying yang jelas. Kenaikan bunga, apabila diperlukan, sebaiknya terukur dan disertai insentif makroprudensial agar kredit kepada sektor produktif tidak ikut tercekik.
Respons kedua harus datang dari kebijakan fiskal. Pemerintah perlu melakukan stress test APBN terhadap berbagai skenario harga minyak, kurs rupiah, yield SBN, subsidi, dan penerimaan komoditas. Belanja harus dipilah secara tegas antara yang produktif, mendesak, dan sekadar menyenangkan secara politik. Subsidi energi perlu semakin tepat sasaran, sementara hedging harga minyak dan kurs harus digunakan untuk mengurangi kejutan anggaran.
Respons ketiga adalah memperkuat pertahanan eksternal. Kebijakan devisa hasil ekspor perlu diarahkan pada insentif berbasis nilai tambah domestik, bukan sekadar memaksa eksportir menahan uang. Local Currency Transaction perlu diperluas. BUMN dan perusahaan dengan utang valas harus memperkuat hedging. Fasilitas pembiayaan kontingensi dengan lembaga multilateral dan mitra bilateral juga perlu disiapkan sebelum dibutuhkan.
Bappenas perlu menerjemahkan risiko global, pergerakan komoditas, dan tekanan pasar ke dalam skenario pembangunan, penyesuaian prioritas, serta langkah kontingensi sebelum gangguan keuangan berubah menjadi gangguan ekonomi riil. Bersama Kementerian Keuangan, BI, OJK, dan LPS, Bappenas harus memastikan koordinasi menghasilkan rencana aksi dengan target, penanggung jawab, pembiayaan, indikator peringatan dini, dan mekanisme delivery yang jelas.
Dalam jangka panjang, pertahanan terbaik tetap produktivitas. Indonesia harus mengurangi ketergantungan terhadap impor energi, memperbesar ekspor bernilai tambah, membangun industri yang menghasilkan devisa bersih, dan menciptakan pekerjaan formal berproduktivitas tinggi. Negara yang kuat bukan negara yang terus-menerus mempertahankan kurs dengan cadangan devisa, melainkan negara yang mampu menghasilkan devisa dari kegiatan ekonominya sendiri.
