Indonesia memerlukan sedikitnya lima perubahan mendasar.
Pertama, pendidikan tidak cukup diukur dari partisipasi, tahun sekolah, jumlah sekolah, dan jumlah lulusan. Pengukuran harus bergeser kepada kemampuan membaca, matematika, sains, pemecahan masalah, karakter, kesehatan, dan kesiapan kerja.
Kedua, pendidikan vokasi tidak cukup menghasilkan sertifikat. Keberhasilannya harus diukur dari kompetensi nyata, penyerapan kerja, produktivitas, mobilitas pendapatan, dan keterlibatan industri dalam menyusun kurikulum serta memberikan pelatihan.
Ketiga, riset tidak cukup menghasilkan publikasi. Kebijakan riset harus mendorong penggunaan pengetahuan oleh perusahaan, komersialisasi, paten berkualitas, perbaikan proses produksi, penciptaan produk, dan penyelesaian masalah pembangunan.
Keempat, investasi asing harus meninggalkan kemampuan domestik. Insentif perlu dikaitkan dengan pelatihan tenaga kerja, pengembangan pemasok, kolaborasi R&D, penggunaan insinyur domestik, dan peningkatan nilai tambah—bukan sekadar nilai investasi yang diumumkan.
Kelima, kebijakan SDM harus menjadi bagian dari strategi industri. Setiap sektor prioritas perlu memiliki peta kebutuhan keterampilan, teknologi yang harus dikuasai, perusahaan penggerak, lembaga pendidikan pendukung, sumber pembiayaan, dan target produktivitas.
Dengan demikian, pendidikan tidak berjalan sendiri, industri tidak berjalan sendiri, dan investasi tidak berjalan sendiri. Semuanya harus membentuk satu ekosistem peningkatan kemampuan.
Kekayaan yang sebenarnya
Sumber daya alam tetap penting. Tetapi ia adalah modal awal, bukan jaminan akhir.
Manusia juga tidak otomatis menjadi modal hanya karena jumlahnya banyak. Ia menjadi modal apabila sehat, mampu belajar, menguasai teknologi, dan memperoleh ruang untuk menciptakan nilai.
