Dampaknya tidak hanya meningkatkan biaya produksi, tetapi juga dapat menghambat ekspansi usaha, menunda investasi baru, mengurangi daya saing industri, hingga mendorong perusahaan melakukan efisiensi tenaga kerja.
Dalam kondisi tertentu, tekanan biaya tersebut bahkan berpotensi meningkatkan risiko pengurangan karyawan maupun pemutusan hubungan kerja (PHK).
Terkait mekanisme penetapan UMK 2027, KADIN Kepri mendorong pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota menunggu kepastian regulasi dan pedoman teknis dari pemerintah pusat.
Langkah tersebut dinilai penting agar kebijakan pengupahan di daerah tetap selaras dengan ketentuan nasional dan tidak mendahului keputusan resmi pemerintah.
Selain itu, penyesuaian upah harus dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan sejumlah indikator, mulai dari inflasi, pertumbuhan ekonomi, kebutuhan hidup layak, produktivitas tenaga kerja, hingga kemampuan riil dunia usaha.
KADIN juga mengingatkan pentingnya memperhatikan karakteristik industri padat karya, seperti manufaktur, garmen, elektronik, dan galangan kapal yang selama ini menjadi bagian dari sektor penyerap tenaga kerja di Kepulauan Riau.
Menurut Mustava, Kepulauan Riau memiliki posisi strategis sebagai kawasan investasi dan industri karena berhadapan langsung dengan pusat ekonomi regional, seperti Singapura dan Malaysia.
Kondisi tersebut membuat daya saing investasi menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam merumuskan kebijakan pengupahan.
