IDNNEWS.CO.ID, BATAM – Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) meminta pemerintah mempertimbangkan secara matang penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2027.
Kebijakan pengupahan dinilai harus mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan kemampuan dunia usaha dan keberlangsungan investasi di daerah.
Ketua Umum KADIN Provinsi Kepri, Ir. Mustava, S.T., M.M., IPU., ASEAN Eng., mengatakan pihaknya memahami dan menghormati aspirasi pekerja yang menginginkan peningkatan kesejahteraan melalui penyesuaian upah minimum.
Namun, menurut dia, penetapan UMK tidak bisa hanya dilihat dari sisi peningkatan pendapatan pekerja. Pemerintah juga perlu memperhitungkan kondisi keuangan perusahaan, produktivitas tenaga kerja, serta kemampuan sektor industri dalam menanggung tambahan biaya operasional.
“Penetapan upah minimum harus mempertimbangkan keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan kemampuan perusahaan. Kita tentu tidak menginginkan kebijakan peningkatan kesejahteraan justru berdampak pada berkurangnya kesempatan kerja dan melemahnya iklim investasi di daerah,” jelasnya.
Mustava menilai, perusahaan memiliki karakteristik dan kemampuan finansial yang berbeda-beda. Perhatian khusus perlu diberikan kepada industri padat karya yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap jumlah tenaga kerja dan struktur biaya operasional.
Kenaikan upah yang terlalu tinggi dan tidak sebanding dengan pertumbuhan produktivitas berpotensi menambah tekanan terhadap keberlangsungan perusahaan.
