IDNNEWS.CO.ID, JAKARTA — Seruan tegas untuk menghentikan ekspansi ritel modern kembali mengemuka di parlemen. Pemerintah didesak mengambil sikap berpihak pada koperasi desa dan ekonomi rakyat kecil dengan membatasi bahkan menghentikan izin minimarket seperti Alfamart dan Indomaret.
Pernyataan keras tersebut disampaikan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, yang menegaskan bahwa keberadaan koperasi desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) harus menjadi tulang punggung ekonomi desa.
Menurut Yandri, jika koperasi desa telah berjalan optimal, maka pemerintah tidak lagi memiliki alasan untuk terus memberikan izin ekspansi ritel modern hingga ke pelosok desa.
“Buat apa kita membangun kopdes, tetapi Alfamart dan Indomaret terus merajalela. Itu artinya tidak adil,” tegas Yandri di hadapan anggota DPR.
Ia menilai, dominasi lebih dari 20 ribu gerai ritel modern di berbagai daerah mencerminkan kekuatan ekonomi yang terlalu besar dan berpotensi menciptakan praktik monopoli. Kondisi tersebut, kata dia, menggerus ruang usaha masyarakat kecil serta melemahkan kemandirian ekonomi desa.
Yandri menekankan, keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi rakyat tidak boleh berhenti pada slogan. Jika koperasi desa benar-benar didorong sebagai fondasi ekonomi nasional dari bawah, maka kebijakan perizinan ritel modern harus dikoreksi secara serius.
“Kopdes jalan, Alfamart dan Indomaret cukup sampai di situ,” ujarnya lugas.
Sikap tegas Mendes PDT itu mendapat dukungan dari Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus.
Ia menilai, meskipun dana desa dan pembangunan infrastruktur telah digelontorkan besar-besaran, tingkat kemiskinan di desa masih relatif tinggi dan penurunannya berjalan lambat.
Menurut Lasarus, persoalan utama bukan hanya soal anggaran, melainkan terbatasnya peluang ekonomi yang benar-benar dapat diakses masyarakat desa. Faktor kualitas sumber daya manusia, permodalan, hingga pengaruh kekuasaan ekonomi menjadi variabel penting yang menentukan keberhasilan pembangunan desa.
“Karena itu saya berharap, Pak Menteri harus ada roadmap untuk menghentikan Indomaret dan Alfamart ini,” tegasnya.
Lasarus juga mengingatkan bahwa kebijakan pembatasan atau penghentian ekspansi ritel modern berpotensi memicu resistensi kuat dari pelaku usaha besar.
Namun demikian, ia menegaskan kolaborasi yang solid antara pemerintah dan DPR menjadi kunci untuk menghadapi tekanan tersebut demi melindungi kepentingan rakyat desa.
“Bagaimana pemerintah mengambil kebijakan itu, tentu saya yakin Pak Menteri akan menghadapi tantangan yang tidak ringan di luar. Tapi ini demi ekonomi desa,” pungkasnya. (***)
