“Mengurai pengalaman Asia melalui pemikiran Acemoglu, Johnson, dan Robinson”
OPINI Oleh: Lukita Dinarsyah Tuwo
IDNNEWS.CO.ID, Ekonomi dapat tumbuh sekitar 5 persen, investasi terus masuk, dan berbagai proyek pembangunan berjalan. Namun, masyarakat masih dapat bertanya: mengapa pertumbuhan itu belum cukup terasa dalam pekerjaan, upah, pelayanan publik, dan kesempatan untuk naik kelas? Dan keluar dari Middle Income Trap bagi Indonesia, visi Indonesia Emas 2045.
Sebuah ulasan internasional pada September 2026 menyebut paradoks Indonesia sebagai pertumbuhan yang secara statistik tetap sehat, tetapi belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. Di balik angka agregat tersebut masih terdapat pekerjaan informal, upah yang tertahan, kelas menengah yang tertekan, serta lapangan kerja produktif yang belum tumbuh secepat harapan.
Paradoks itu menunjukkan bahwa kemajuan bukan hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya, jumlah penduduk, atau modal yang ditanamkan. Kemajuan juga ditentukan oleh kemampuan negara mengubah investasi menjadi kapasitas produksi, kapasitas produksi menjadi pekerjaan berkualitas, dan pekerjaan berkualitas menjadi kesejahteraan.
Di antara potensi dan kemajuan terdapat sebuah mesin yang sering tidak terlihat: institusi.
Institusi bukan sekadar organisasi, gedung pemerintahan, atau kotak-kotak dalam bagan birokrasi. Institusi adalah aturan formal dan informal yang menentukan siapa mengambil keputusan, bagaimana sumber daya dialokasikan, siapa memperoleh manfaat, dan siapa harus bertanggung jawab ketika sasaran tidak tercapai.
Suatu negara dapat memiliki kementerian lengkap, undang-undang berlapis, strategi nasional, satuan tugas, dan dashboard beraneka warna. Namun, kelengkapan administratif tidak otomatis menunjukkan kemampuan institusional.
Kadang-kadang dashboard sudah berwarna hijau, sementara persoalan di lapangan masih merah. Sebab dashboard dapat melaporkan jembatan, tetapi tidak dapat membangunnya.
Aturan yang Menentukan Perilaku
Daron Acemoglu, Simon Johnson, dan James A. Robinson—penerima Hadiah Nobel Ilmu Ekonomi 2024—menunjukkan bahwa perbedaan kemakmuran antarnegara sangat dipengaruhi oleh bagaimana institusi dibentuk dan untuk siapa institusi bekerja. Institusi inklusif memperluas kesempatan, melindungi hak, membuka mobilitas sosial, dan memungkinkan inovasi. Sebaliknya, institusi ekstraktif memusatkan kekuasaan dan manfaat ekonomi pada kelompok terbatas.
Dunia nyata tentu tidak hitam-putih. Sebuah negara dapat terbuka dalam pendidikan, tetapi tertutup dalam persaingan usaha. Ia dapat efektif membangun infrastruktur, tetapi lemah menegakkan aturan. Ia dapat demokratis dalam pemilu, tetapi kurang transparan dalam memberikan konsesi dan insentif.
Pelajaran terpentingnya adalah bahwa institusi membentuk insentif.
Jika inovator memperoleh penghargaan, perusahaan produktif dapat tumbuh, dan pejabat berkinerja baik mempunyai ruang mengambil keputusan, energi masyarakat akan bergerak menuju penciptaan nilai. Namun, jika keuntungan lebih mudah diperoleh melalui kedekatan, proteksi, lisensi, dan pengaruh politik, kecerdasan yang sama akan diarahkan untuk mencari rente.
Douglass North menyebut institusi sebagai “aturan permainan”, sedangkan organisasi merupakan para pemainnya. Mengganti organisasi tanpa memperbaiki aturan hanya menghasilkan pertandingan lama dengan seragam baru. Reformasi kelembagaan karena itu bukan terutama menambah badan dan tim koordinasi, melainkan mengubah insentif, kewenangan, transparansi, dan konsekuensi atas kinerja.
Empat Jalan Asia
Jepang memperlihatkan pentingnya perencanaan indikatif, birokrasi ekonomi yang kompeten, dan arah pembangunan jangka panjang. Negara tidak menggantikan perusahaan, tetapi mengurangi ketidakpastian, mendukung penguasaan teknologi, membangun infrastruktur, dan menyelaraskan investasi.
Konsensus di Jepang bukan berarti seluruh pihak selalu setuju. Perbedaan diproses sampai tersedia arah yang cukup kredibel untuk menjadi dasar keputusan jangka panjang. Pemerintah memberi arah, tetapi perusahaan tetap menghadapi persaingan, tuntutan ekspor, dan standar kualitas.
Korea Selatan menempuh pendekatan lebih tegas. Negara mengarahkan kredit, membangun keterampilan, dan mendukung sektor prioritas. Namun, bantuan dihubungkan dengan kinerja.
