Rakornas TPAKD 2025 turut dihadiri oleh Menteri Pariwisata, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Ketua Komisi XI DPR RI, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Koperasi, serta sejumlah kepala daerah dan perwakilan lembaga anggota Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI).
Melalui forum ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat ekosistem ekonomi daerah, memperluas akses layanan keuangan formal, dan mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam arahannya, Menko Airlangga menegaskan pentingnya memperluas akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai bagian dari strategi menjaga ketahanan ekonomi nasional. Menurutnya, inklusi keuangan kini menjadi indikator utama pembangunan yang juga tercantum dalam RPJMN dan RPJPN 2025–2045.
“Inklusi keuangan merupakan salah satu indikator kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi makro dan telah menjadi bagian integral dalam RPJMN serta RPJPN 2025–2045, termasuk RPJPD di tingkat kabupaten/kota,” ujar Airlangga.(***)
