“Publik tentu berhak bertanya apakah pendataan penunggak pajak melalui RT/RW benar-benar menjadi prioritas yang paling mendesak dibanding persoalan pelayanan dasar yang setiap hari dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Ia mengingatkan, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas APBD Kota Batam Tahun 2025, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp51 miliar untuk mendukung operasional RT/RW.
Menurutnya, anggaran tersebut seharusnya digunakan untuk memperkuat kapasitas RT/RW dalam pelayanan masyarakat, pemberdayaan warga, dan menjaga ketertiban lingkungan, bukan memperluas tugas mereka ke ranah administrasi perpajakan.
Perkuat Sistem Samsat, Bukan Bebani RT/RW
Rikson menilai apabila tujuan pemerintah meningkatkan kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), maka solusi yang tepat adalah memperkuat sistem administrasi perpajakan, bukan mengalihkan sebagian tugas kepada RT/RW.
Ia menyebut sejumlah langkah yang dinilai lebih efektif, antara lain digitalisasi pelayanan Samsat, integrasi data kendaraan dengan data kependudukan, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, pemberian insentif bagi wajib pajak yang taat, hingga penegakan hukum terhadap penunggak pajak.
“Negara memiliki perangkat, data, dan kewenangan untuk melaksanakan fungsi tersebut. Jangan sampai karena lemahnya sistem administrasi, penyelesaiannya justru dibebankan kepada RT/RW yang tidak memiliki kewenangan maupun perlindungan hukum,” tegasnya.
