Wagub Nyanyang Haris Pratamura: Pendidikan Jadi Kunci Utama ‘Memutus Rantai’ Kemiskinan di Kepri

Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura
Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura

Selain pendidikan dan ekonomi, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat menjadi perhatian dalam pembangunan Kepri.

Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang sejalan dengan kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu upaya memperluas akses masyarakat terhadap pemeriksaan kesehatan.

Nyanyang menilai pembangunan manusia harus dilakukan secara terpadu. Masyarakat perlu memperoleh akses pendidikan yang memadai, layanan kesehatan, serta kesempatan ekonomi yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

Bacaan Lainnya
BACA JUGA:  Wagub Nyanyang Haris Dukung Penguatan BP3MI, Perlindungan Pekerja Migran Jadi Prioritas Kepri

“Pembangunan manusia tidak hanya berbicara tentang pendidikan atau pendapatan, tetapi juga kesehatan. Ketiganya harus berjalan bersama agar masyarakat memiliki kesempatan lebih besar untuk hidup produktif dan meningkatkan kesejahteraannya,” ujarnya.

Akses kesehatan yang lebih baik juga penting bagi keluarga berpenghasilan rendah agar masalah kesehatan tidak berkembang menjadi beban ekonomi yang semakin berat.

Kepri juga disebut menempati peringkat ketiga nasional dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), setelah DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Peringkat tersebut perlu disesuaikan dengan tahun rujukan dan publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS).

IPM mengukur pembangunan manusia melalui dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Karena itu, peningkatan IPM perlu disertai upaya memperluas pemerataan akses layanan dasar, termasuk bagi masyarakat yang tinggal di pulau-pulau dengan keterbatasan sarana dan konektivitas.

BACA JUGA:  Wagub Kepri Serahkan 200 Paket Sembako untuk Warga Durai, Bantu Ringankan Beban Kebutuhan Pokok

Bagi pemerintah daerah, tantangan berikutnya adalah memastikan capaian pembangunan dapat dirasakan hingga kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, bukan hanya tercermin dalam indikator agregat tingkat provinsi.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *