Ia menilai, kemudahan berusaha, kepastian regulasi, dan koordinasi birokrasi yang efektif diperlukan untuk mendukung iklim investasi sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.
Keterlibatan dunia usaha juga diharapkan memperkuat hubungan antara lembaga pendidikan dan industri sehingga kompetensi lulusan dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.
Dengan pendekatan tersebut, pertumbuhan investasi diharapkan tidak hanya tercermin dalam peningkatan aktivitas ekonomi, tetapi juga dalam bertambahnya kesempatan kerja dan pendapatan rumah tangga.
Selain itu, pengentasan kemiskinan juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah daerah bersama Polda Kepri, DPRD, Dinas Sosial, perangkat daerah yang menangani UMKM, serta kementerian terkait didorong memperkuat koordinasi agar bantuan dan program pemberdayaan lebih tepat sasaran.
Wagub Nyanyang juga menilai, bantuan kepada masyarakat perlu diintegrasikan dengan program peningkatan kapasitas ekonomi keluarga. Nelayan dan pelaku UMKM, misalnya, tidak hanya membutuhkan dukungan usaha, tetapi juga kepastian bahwa anak-anak mereka dapat mengakses pendidikan yang layak.
“Penanganan kemiskinan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan kerja sama pemerintah, lembaga terkait, dunia pendidikan, dan dunia usaha agar bantuan yang diberikan benar-benar membantu masyarakat menjadi lebih mandiri,” katanya.
Melalui pemberdayaan UMKM, masyarakat diharapkan memperoleh peluang untuk meningkatkan pendapatan, memperluas pasar, dan menciptakan sumber penghasilan yang lebih stabil.
Pendekatan ini menjadi penting bagi keluarga yang selama ini bergantung pada pendapatan sektor informal, termasuk nelayan dan petani, yang penghasilannya dapat dipengaruhi kondisi cuaca, musim, serta perubahan permintaan pasar.
