Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan guna memperkuat sistem perlindungan pekerja migran Indonesia.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kepri siap mendukung seluruh upaya peningkatan kualitas pelayanan dan perlindungan pekerja migran, mengingat posisi strategis Kepri sebagai wilayah perbatasan dan pintu gerbang internasional Indonesia.
“Kepulauan Riau merupakan salah satu daerah yang memiliki mobilitas pekerja migran cukup tinggi. Karena itu, perlindungan terhadap pekerja migran harus menjadi perhatian bersama. Pemprov Kepri akan terus memperkuat koordinasi dengan BP3MI, pemerintah pusat, aparat penegak hukum, dan seluruh stakeholder agar pekerja migran mendapatkan pelayanan terbaik serta terlindungi sejak sebelum keberangkatan hingga kembali ke tanah air,” ujar Nyanyang.
Menurut Nyanyang, pelayanan yang humanis dan responsif menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perlindungan pekerja migran yang dijalankan pemerintah.
“Kami ingin memastikan setiap pekerja migran yang berangkat melalui Kepulauan Riau merasa aman, terlindungi, dan memperoleh hak-haknya secara maksimal. Sinergi yang kuat antarinstansi menjadi fondasi utama untuk mewujudkan hal tersebut,” tambahnya.
Di kesempatan yang sama, Gubernur Ansar Ahmad menyambut baik kunjungan Menteri P2MI ke Kepri. Ia menilai kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi dalam tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.
Kunjungan kerja Menteri P2MI ke BP3MI Kepri ini menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat untuk memastikan kualitas pelayanan dan perlindungan pekerja migran Indonesia terus meningkat, khususnya di daerah-daerah strategis yang menjadi pintu keluar masuk pekerja migran menuju berbagai negara tujuan. (Iman Suryanto)
