Rakor Evaluasi Pilkada, Bawaslu Kepri Sebut Partisipasi Politik Warga Harus Ditingkatkan

KABAREKONOMI.ID, BATAM – Badan Pegawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melakukan evaluasi terkait pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 silam.

Hal ini dibahas dalam rapat koordinasi bersama stake holder di Kepri yang digelar di Harris Hotel Batamcentre, Kamis (23/1/2025).

Ketua Bawaslu Kepri Zulhadril Putra menyebutkan evaluasi ini terbilang sengaja dilakukan guna memberikan apresiasi sekaligus sarana koreksi dan masukan guna peningkatan kualitas penyelenggaraan di masa mendatang.

Bacaan Lainnya
BACA JUGA:  Masuki Masa Pensiun, Jabatan Kapolda Kepri Diserahkan ke Brigjen Asep Safrudin

“Evaluasi ini penting, agar kita dapat memahami poin-poin keuntungan dan kerugian, bukan dari sisi finansial, tetapi dari sisi nasionalisme. Kesadaran bersama mengenai pentingnya partisipasi politik harus terus ditingkatkan. Ini membutuhkan pendidikan politik yang berkesinambungan,” jelasnya.

Zulhadril juga menyebutkan ada beberapa faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada serentak.

Salah satunya adalah waktu persiapan yang relatif singkat, karena untuk pertama kalinya Pemilu dan Pilkada dilaksanakan dalam tahun yang sama.

Selain itu, kejenuhan politik akibat pemilu presiden dan legislatif sebelumnya, kurang menariknya kandidat, hingga faktor cuaca juga menjadi penyebab rendahnya partisipasi.

BACA JUGA:  Angka Pemilih hanya 46,76 Persen, Bakal Ada Pemilihan Suara Ulang?

“Cuaca yang buruk juga menjadi faktor partisipasi masyakat dalam menggunakan hak pilihnya,” ujar Zulhadril.

Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepri, tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Natuna menjadi yang tertinggi dengan persentase mencapai 84,10 persen.

Disusul oleh Kabupaten Kepulauan Anambas 81,57 persen, Kabupaten Lingga 73,96 persen, dan Kabupaten Bintan 60,31 persen.

Sebaliknya, tingkat partisipasi di Kota Tanjungpinang hanya 56,78 persen Kabupaten Karimun 55,94 persen, dan Kota Batam hanya 48,56 persen, justru menunjukkan angka yang rendah. (***)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *