Dalam konsep yang tengah dibahas, distribusi bahan bakar akan dilakukan dari Pulau Sambu dan disalurkan kepada kapal-kapal yang singgah di perairan Selat Singapura. Skema tersebut dinilai mampu memberikan alternatif yang lebih efisien.
Operasional bunker di Pulau Sambu bahkan diproyeksikan mampu melayani sekitar 25.000 hingga 30.000 ton bahan bakar setiap bulan, angka yang berpotensi menciptakan perputaran ekonomi bernilai tinggi bagi Kepulauan Riau.
Menurut Capt. Awaluddin, keberhasilan proyek ini tidak hanya akan meningkatkan aktivitas pelabuhan, tetapi juga membuka peluang usaha baru bagi sektor jasa maritim, logistik, transportasi laut, hingga tenaga kerja lokal.
“Kami ingin pengembangan Pulau Sambu tidak hanya menjadi proyek bisnis semata, tetapi juga menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah. Efek bergandanya akan dirasakan oleh pelaku usaha, industri logistik, sektor pelayaran, hingga masyarakat Kepulauan Riau secara luas,” katanya.
Meski demikian, rencana tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait aspek regulasi. Salah satunya menyangkut kewenangan pelayanan pelabuhan yang melibatkan wilayah Batam dan Tanjung Balai Karimun, sehingga memengaruhi administrasi kapal, penggunaan agen pelayaran, serta efisiensi pelayanan bunker.
Karena itu, PT Pelabuhan Kepri (Perseroda) mendorong adanya koordinasi lintas instansi serta dukungan pemerintah agar berbagai regulasi dapat diselaraskan sehingga pelayanan bunker di Pulau Sambu nantinya mampu bersaing dengan pusat-pusat bunker di kawasan regional.
