Meski demikian, Bank Indonesia mencatat adanya disparitas ekonomi antarwilayah di Kepri, yang masih menjadi pekerjaan rumah jangka panjang. Beberapa daerah menunjukkan pertumbuhan yang jauh di atas rata-rata, sementara wilayah lainnya masih memerlukan penguatan struktur ekonomi.
Inflasi Kepri diperkirakan tetap terjaga dalam kisaran target nasional. Tiga komponen utama, yakni volatilitas pangan, inflasi inti, dan harga yang diatur pemerintah, diprediksi stabil pada 2026.
Namun, pihaknya mengingatkan bahwa ketergantungan Kepri terhadap pasokan pangan luar daerah membuat ketahanan pangan harus menjadi prioritas. Minimnya produksi pangan lokal menjadikan wilayah ini lebih rentan terhadap gangguan distribusi dan perubahan harga komoditas.
“Stabilitas sistem keuangan di Kepri juga dinilai tetap terjaga. Pertumbuhan kredit korporasi dan UMKM menjadi sinyal positif meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha,” tambahnya.
Risiko kredit atau Non Performing Loan (NPL) disebut berada pada level yang aman, sehingga mampu menjaga kepercayaan perbankan dalam menyalurkan pembiayaan. Kondisi ini menegaskan bahwa fungsi intermediasi perbankan masih bekerja secara optimal.
Bank Indonesia mencatat bahwa digitalisasi pembayaran berkembang pesat di Kepri, terutama melalui peningkatan penggunaan QRIS oleh merchant maupun konsumen. Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah juga menjadi salah satu pilar penting dalam memperluas ekosistem pembayaran digital.
BI menilai transformasi digital ini bukan sekadar tren, tetapi menjadi fondasi penting untuk mendorong efisiensi ekonomi, memperkuat UMKM, dan mengakselerasi integrasi ekonomi regional. Sektor transportasi juga memiliki ruang besar untuk memperluas digitalisasi, termasuk pembayaran non-tunai di moda angkutan umum.
