Program Penjaminan Polis Mulai Dimatangkan, OJK-LPS Perkuat Perlindungan Nasabah Asuransi

Tiga aspek utama yang harus dipastikan adalah ketepatan kepesertaan, keakuratan data, serta koordinasi yang efektif antara OJK dan LPS.

Karena itu, pertukaran data dan informasi menjadi elemen penting dalam membangun sistem penjaminan yang kredibel.

LPS membutuhkan data pengawasan dari OJK untuk menilai kepesertaan dan memantau risiko perusahaan asuransi. Sebaliknya, OJK membutuhkan informasi dari LPS terkait hasil surveilans dan kepatuhan peserta penjaminan.

Bacaan Lainnya
BACA JUGA:  BWI Batam Dorong Penguatan Tata Kelola Wakaf, Usulkan Kementerian Khusus untuk Dongkrak Ekonomi Umat

Perkuat Pengawasan dan Stabilitas Industri Asuransi

Dalam Juklak tersebut, mekanisme pertukaran data dirancang mencakup seluruh siklus penyelenggaraan Program Penjaminan Polis.

Cakupannya mulai dari tahap persiapan, pendaftaran kepesertaan, perkembangan status pengawasan perusahaan asuransi, proses penyehatan, resolusi, hingga pencabutan izin usaha dan likuidasi.
Pertukaran informasi dilakukan secara dua arah, baik dari OJK kepada LPS maupun sebaliknya.

Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan efektif, kedua lembaga juga menetapkan focal point dan liaison officer sebagai penghubung koordinasi.

Pengaturan tersebut mencakup jenis data, periode penyampaian, batas waktu, hingga media pertukaran informasi. Sementara itu, hal-hal yang belum diatur dapat dibahas melalui Forum Koordinasi OJK-LPS.

BACA JUGA:  'Blusukan' ke UNSOED, OJK Sebut Investor Muda Kuasai Pasar Modal!

Ogi mengingatkan bahwa data yang dipertukarkan memuat informasi pengawasan yang bersifat sensitif. Oleh karena itu, aspek kerahasiaan, keamanan, dan kualitas data harus menjadi perhatian utama.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *