IDNNEWS.CO.ID, BATAM – Sebagai bentuk memperkuat pengawasan dan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Direktorat Jenderal Imigrasi terus memperkuat sosialisasi. Salah satunya melalui program pembentukan kelurahan atau desa binaan.
Diantaranya di Kecamatan Sagulung, Batam. Dimana langkah konkret ini, diwujudkan dalam kegiatan Bakti Sosial yang digelar oleh Imigrasi Batam bersama organisasi Puja Kesuma Provinsi Kepulauan Riau, pada Rabu (13/5/2025).
Dalam momen ini, Imigrasi Batam tak hanya menyalurkan 200 paket sembako kepada warga, namun juga memberikan 10 paspor gratis kepada masyarakat Dapur 12, Kelurahan Sei Pelunggut.
Namun lebih dari itu, pesan kuat yang disampaikan dalam kegiatan ini adalah tentang ancaman laten TPPO dan pentingnya peran masyarakat dalam pengawasannya.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepri, Ujo Sutojo, secara tegas menyatakan bahwa TPPO bukan lagi hanya menyasar warga dengan latar belakang ekonomi lemah.
Modus baru kini menyasar generasi muda yang mahir teknologi dan bahasa, namun lengah oleh bujuk rayu jaringan mafia internasional.
“Mereka dijebak lewat media sosial, diiming-imingi pekerjaan luar negeri yang tampak legal padahal ilegal. Korbannya ratusan, bahkan ada yang sampai menjual ginjal di Kamboja. Jam kerja bisa 17 jam per hari. Ini tidak boleh dibiarkan,” ujar Ujo.
Ia menegaskan, aparat yang terlibat akan ditindak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
“Kami tahu, mafia sudah masuk ke beberapa lini. Siapa yang bermain di area TPPO, siap-siap karena kami serius. Ini bukan main-main. Anak-anak muda jangan jadi korban,” pesan dia kala memberikan sambutan di Aula Kecamatan Sagulung.
“Ini hukum alam: orang pintar bisa dibodohi orang pintar juga. Globalisasi bukan hanya peluang, tapi juga tantangan. Kita harus siaga,” tambah Ujo Sutojo.
Sementara itu, Kepala Imigrasi Kelas I TPI Batam, Hajar Aswad, menjelaskan bahwa Sagulung dipilih karena merupakan kawasan padat penduduk dan berbatasan langsung dengan laut – sebuah kondisi yang rawan dimanfaatkan jaringan perdagangan manusia.
“Kami sudah bentuk enam desa binaan di Sagulung, setelah sebelumnya di Sekupang. Program ini terus kami perluas. Kami ajak masyarakat jadi mata dan telinga negara,” jelas Hajar.
Ia menambahkan, edukasi kepada masyarakat desa akan terus digalakkan, agar mereka bisa mengenali ciri-ciri perekrutan ilegal, dan berani melapor.
Imigrasi Batam bersama organisasi Puja Kesuma Provinsi Kepulauan Riau dan pemko Batam di Sagulung pada Rabu (13/5/2025). Foto:matapedia
“Sudah ribuan orang kami tolak keberangkatannya karena indikasi TPPO. Ini bentuk perlindungan nyata,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Camat Sagulung, Muhammad Hafiz Rozie juga menyampaikan keprihatinannya atas potensi TPPO yang bisa menyusup lewat jalur kelautan.
Pihaknya menyoroti pentingnya sistem pelaporan yang jelas dan responsif bagi warga yang mencurigai adanya aktivitas mencurigakan.
“Kami sudah mengeluarkan lebih dari 2.200 kartu kuning dari Januari hingga Mei untuk para pencari kerja. Ini menunjukkan tingginya mobilitas dan semangat kerja anak-anak kita. Tapi jangan sampai salah jalan,” ujar Camat Sagulung.(**)
