Menurut dia, pemerintah perlu membandingkan Batam dengan alternatif lokasi lain melalui kajian yang objektif, mencakup keselamatan, tata kelola, kondisi lingkungan, keamanan, dampak sosial, serta konsekuensi ekonomi jangka panjang.
Ia berpandangan, apabila energi nuklir tetap menjadi bagian dari strategi energi nasional, pemerintah sebaiknya turut mempertimbangkan wilayah yang berdasarkan hasil kajian memiliki risiko keseluruhan lebih rendah dan lebih sesuai dengan persyaratan keselamatan.
“Melihat kompleksitas persoalan yang ada, kesiapan Batam masih perlu dipertanyakan. Kalau pembangunan PLTN memang harus dilakukan, carilah lokasi yang berdasarkan kajian lebih aman dan memiliki risiko yang lebih terkendali,” kata Rikson.
Ia menegaskan, kebutuhan energi untuk mendukung pertumbuhan industri dan ekonomi digital tetap penting. Namun, keputusan mengenai PLTN harus didasarkan pada kajian ilmiah yang komprehensif, tata kelola yang kredibel, perlindungan lingkungan, dan penerimaan masyarakat.
Dengan begitu, agenda transisi energi tidak hanya mengejar ketersediaan listrik bagi industri, tetapi juga memastikan keselamatan warga, keberlanjutan lingkungan, serta kepercayaan investor dan masyarakat terhadap arah pembangunan Batam.(iman)
