Selain keselamatan dan lingkungan, Rikson menempatkan penerimaan masyarakat sebagai salah satu faktor penentu dalam pembahasan pembangunan PLTN di Batam.
Ia menilai, proyek infrastruktur strategis kerap lebih banyak dibahas melalui perspektif teknis, sedangkan dampak sosial dan psikologis masyarakat belum tentu mendapatkan perhatian yang seimbang.
Padahal, kekhawatiran terhadap radiasi, keselamatan keluarga, dan risiko kecelakaan dapat memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap keberadaan fasilitas nuklir.
Jika komunikasi publik tidak dilakukan secara terbuka sejak tahap perencanaan, penolakan masyarakat berpotensi berkembang dan menimbulkan konflik berkepanjangan.
Dalam perspektif ekonomi, kondisi tersebut juga dapat memengaruhi persepsi investor terhadap kepastian usaha dan stabilitas sosial di Batam.
“Ketakutan masyarakat terhadap radiasi, terlepas dari seberapa canggih teknologinya, merupakan realitas sosial yang harus diperhitungkan. Pemerintah tidak bisa menganggap persoalan ini sekadar masalah komunikasi,” katanya.
Rikson juga mengingatkan potensi konflik pemanfaatan ruang apabila pembangunan fasilitas nuklir membutuhkan kawasan pengamanan khusus, terutama jika lokasi yang dipilih berdekatan dengan permukiman dan wilayah tangkap nelayan.
Menurut dia, jangan sampai manfaat penyediaan energi bagi industri tidak diimbangi perlindungan yang memadai terhadap masyarakat yang berpotensi kehilangan akses terhadap ruang hidup dan sumber mata pencaharian.
