5. Rekomendasi Ilmiah
a. Reorientasi Kebijakan Publik
Pengukuran kinerja Pemko dan BP Batam harus memasukkan indikator kualitas hidup masyarakat, bukan hanya output administratif.
b. Harmonisasi Kewenangan Pemko–BP Batam
Skema single authority atau reformasi eks officio perlu dipertimbangkan agar arah pembangunan selaras dengan kebutuhan warga.
c. Transparansi dan Partisipasi Publik
Pengambilan kebijakan harus terbuka dan melibatkan masyarakat sehingga penghargaan bukan sekadar simbol, tapi representasi kualitas pelayanan.
Penutup
Batam dapat terus mengoleksi penghargaan, namun nilai sejatinya bukan terletak pada trofi atau sertifikat, melainkan sejauh mana kota ini menjadi tempat yang layak hidup bagi masyarakatnya.
Jika penghargaan terus dirayakan tetapi rakyat tidak merasakan perubahan, maka sesungguhnya yang dirayakan hanyalah keindahan administrasi, bukan keberhasilan pembangunan.(***)
