3. Krisis Prioritas Kebijakan Publik
Secara ilmiah, terdapat istilah policy bias, yaitu ketika pemerintah lebih memilih kebijakan yang “terlihat baik” daripada yang “berdampak nyata”.
Batam seolah terjebak dalam politik pencitraan institusional, bukan pembangunan yang menjawab:
keamanan lahan bagi warga,
pemerataan pembangunan di pulau hinterland,
transportasi publik yang memadai,
mitigasi banjir yang permanen,
kepastian usaha bagi pelaku UMKM.
Dengan demikian, penghargaan menjadi indikator semu jika tidak diikuti pembenahan substansial.
4. Masyarakat Butuh Kehadiran Pemerintah yang Substantif
Pada titik ini, persoalan bukanlah penghargaan itu salah.
Persoalannya adalah kesenjangan antara penghargaan dan realitas hidup warga semakin melebar.
Masyarakat butuh:
kebijakan yang berpihak pada warga, bukan hanya investor;
pemimpin yang berani melakukan policy restructuring;
tata kelola yang menghapus dualisme kewenangan;
keberanian menggeser fokus dari pencitraan administrasi ke pemenuhan kebutuhan dasar.
Secara ilmiah, ini dikenal sebagai perluasan mandat pelayanan publik.
