Selain itu, pedoman dilengkapi instrumen penilaian mandiri (self-assessment) untuk mengukur tingkat kematangan keamanan siber, mengidentifikasi kelemahan, serta menyusun langkah perbaikan secara terukur.
Penerapannya akan disesuaikan dengan skala usaha, kompleksitas, dan karakteristik masing-masing penyelenggara LPBBTI dengan pendekatan proporsional dan berbasis risiko.
Agusman juga menekankan bahwa keamanan siber bukan semata-mata menjadi tanggung jawab divisi teknologi informasi. Penguatan tersebut harus menjadi bagian dari tata kelola dan manajemen risiko perusahaan dengan melibatkan direksi, dewan komisaris, hingga seluruh pegawai.
Deputi IV Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Slamet Aji Pamungkas, mengingatkan bahwa ancaman siber kini telah menjadi risiko bisnis yang serius.
Serangan siber tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga mengganggu operasional, merusak reputasi, hingga mengancam keberlangsungan perusahaan.
Karena itu, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dinilai penting untuk memperkuat ketahanan siber sektor jasa keuangan.
Pedoman tersebut disusun OJK dengan dukungan dan masukan dari BSSN, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Asosiasi Fintech Indonesia Layanan Pendanaan Digital (AFTECH LPD), serta ISACA Indonesia Chapter.
Tidak hanya memperkuat keamanan digital, OJK juga memberikan perhatian terhadap praktik penagihan pinjaman online.
