“OJK menempatkan pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal sebagai prioritas strategis. Melalui TPAKD, kami memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, dan pelaku usaha agar masyarakat lebih mudah mengakses pembiayaan formal,” ujar Hasan Fawzi dalam sambutannya.
Hasan menegaskan, digitalisasi bukan semata soal teknologi, tetapi tentang menciptakan keadilan ekonomi dan membuka kesempatan bagi semua lapisan masyarakat untuk tumbuh bersama.
Sementara itu, Bupati Malang M. Sanusi menyampaikan harapannya agar program ini menjadikan Kabupaten Malang sebagai role model nasional digitalisasi ekosistem sapi perah.
“Dukungan dari seluruh pemangku kepentingan diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan peternak, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi daerah,” kata Sanusi.
Data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang mencatat hingga Juni 2025 terdapat 85.820 ekor sapi perah dengan total produksi mencapai 75.568,68 ton susu, yang menjadi sumber penghidupan bagi lebih dari 12 ribu peternak tergabung dalam KUD dan kelompok ternak rakyat.
Adi Budiarso dari Kementerian Keuangan menambahkan, pemerintah berkomitmen memperkuat ekosistem pembiayaan sektor riil, termasuk peternakan sapi perah, melalui kebijakan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.
