Kondisi ini dinilai dapat menjadi peluang jika lansia tetap produktif, namun berisiko menjadi beban ekonomi jika tidak diimbangi kesiapan finansial yang memadai.
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan juga menyoroti tingginya jumlah pekerja informal yang mencapai sekitar 60 persen dari total angkatan kerja nasional. Hal ini menjadi perhatian dalam memperluas cakupan program perlindungan sosial, termasuk dana pensiun.
Selama Bulan Dana Pensiun 2026, lebih dari 100 kegiatan edukasi dan inklusi akan digelar di berbagai daerah, menyasar pekerja formal, informal, UMKM, hingga generasi muda.
Meski tingkat inklusi keuangan nasional telah mencapai sekitar 93 persen dan literasi 69 persen, literasi khusus dana pensiun masih tergolong rendah, yakni sekitar 22 persen. Ini menunjukkan masih besarnya ruang edukasi dan penetrasi produk pensiun di Indonesia.
OJK menilai industri dana pensiun memiliki peran strategis tidak hanya sebagai perlindungan sosial, tetapi juga sebagai sumber pembiayaan jangka panjang yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk pembiayaan sektor produktif dan pembangunan.
Melalui gerakan ini, OJK mengajak masyarakat mulai menghitung kebutuhan masa depan, menyisihkan penghasilan sejak dini, serta memilih program pensiun yang legal dan terpercaya guna menjaga stabilitas finansial di hari tua. (***)
