Selain itu, perusahaan juga diminta menyerahkan data dan dokumen yang dibutuhkan untuk kepentingan pengawasan, melakukan penelaahan internal terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat, memperkuat sistem pengawasan terhadap tenaga penagihan, serta menyampaikan perkembangan penanganan kasus secara berkala kepada OJK.
Regulator sektor jasa keuangan tersebut menegaskan akan terus melakukan pendalaman terhadap kasus ini. Apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, OJK dapat menjatuhkan sanksi administratif maupun tindakan pengawasan lainnya sesuai kewenangan yang dimiliki.
Kasus ini kembali menjadi perhatian karena menyangkut praktik penagihan dalam industri pembiayaan yang memiliki kontribusi penting terhadap aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat. OJK menekankan bahwa seluruh perusahaan pembiayaan wajib menjalankan kegiatan usaha secara transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada perlindungan konsumen.
OJK juga mengingatkan bahwa proses penagihan tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang mengandung unsur kekerasan, intimidasi, ancaman, maupun tindakan yang dapat mempermalukan konsumen. Praktik penagihan harus tetap mengedepankan etika dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Di sisi lain, regulator juga mengingatkan bahwa konsumen memiliki kewajiban untuk memenuhi seluruh ketentuan dalam perjanjian pembiayaan, termasuk membayar angsuran tepat waktu sesuai kesepakatan. Konsumen juga diwajibkan menjaga objek pembiayaan yang menjadi agunan dan tidak mengalihkan kepemilikannya tanpa persetujuan perusahaan pembiayaan.
