Ia menambahkan, monitoring ini bukan karena adanya indikasi pelanggaran, melainkan upaya pencegahan sistemik. KPK berharap seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, kontraktor, hingga media, ikut mengawasi dan saling mengingatkan agar proyek berjalan sesuai aturan.
Dalam evaluasi lapangan, KPK juga menekankan pentingnya kelayakan fungsi fasilitas, termasuk penyempurnaan sarana pendukung. KPK menilai bangunan yang megah harus diikuti kesiapan fasilitas penunjang agar pelayanan publik bisa berjalan optimal.
Beberapa rekomendasi sebelumnya, seperti penataan halaman dan penyediaan fasilitas pendukung, mulai ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah melalui pengajuan tambahan anggaran.
“Jangan sampai bangunan sudah bagus, tetapi lingkungan atau fasilitas pendukung belum layak. Minimal standar pelayanan harus terpenuhi agar bisa difungsikan,” ujar Uding.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah saat ditemui dilokasi menyambut baik monitoring KPK dan menyebutnya sebagai bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah.
“Kami berterima kasih atas monitoring ini. Hasilnya menjadi bahan evaluasi untuk terus membenahi dan melengkapi agar fasilitas benar-benar fungsional,” katanya.
Ia mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan yang terus dilengkapi secara bertahap. Pada awalnya, pembangunan hanya mencakup gedung utama, namun kemudian dilakukan penambahan seperti semenisasi halaman dan rencana pengadaan mebel serta fasilitas pendukung lainnya.
