“Angka-angka ini menunjukkan betapa strategisnya peran properti. Karena itu, pemerintah daerah harus berani menjadikan industri ini sebagai ujung tombak pembangunan ekonomi,” tegasnya.
Joko Suranto juga menyoroti dukungan kuat dari pemerintah pusat melalui kebijakan fiskal dan moneter. Ia menyebut Kementerian Keuangan kini lebih terbuka dalam mendorong sektor riil dan swasta untuk menjadi lokomotif pertumbuhan.
Program-program seperti PPN Ditanggung Pemerintah (DTP), Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dengan bunga rendah sekitar 6 persen, serta subsidi pembiayaan rumah tapak hingga Rp130 triliun, menjadi bukti konkret komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor ini.
“Setiap satu unit rumah yang dibangun bisa membuka pekerjaan bagi 4 sampai 5 orang. Artinya, efek bergandanya luar biasa terhadap ekonomi,” jelas Joko.
Ia menambahkan, percepatan realisasi anggaran seperti Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) dan kebijakan BPNBTP yang kini diputuskan lebih awal, menunjukkan bahwa properti telah menjadi prioritas nasional dalam mendorong pemerataan ekonomi.
Khusus untuk Batam, Joko menilai kota ini memiliki potensi besar untuk menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi berbasis properti di wilayah barat Indonesia. Dukungan infrastruktur, posisi geografis strategis, serta kebijakan investasi yang progresif menjadikan Batam sebagai laboratorium ideal pengembangan hunian modern dan berkelanjutan.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara DPD REI Batam, Pemerintah Kota Batam, dan aparat penegak hukum seperti kejaksaan dalam menciptakan ekosistem investasi yang sehat dan transparan.
