Kemiskinan Kepri 4,09 Persen, Wagub Nyanyang Siapkan Lima Langkah Percepatan Pengentasan Kemiskinan

Kelima, melengkapi dokumen dan administrasi penanggulangan kemiskinan sesuai ketentuan pemerintah pusat. Nyanyang meminta kabupaten/kota yang belum menyelesaikan laporan maupun dokumen perencanaan agar segera menuntaskannya karena menjadi dasar evaluasi dan pengambilan kebijakan pemerintah.

Selain lima arahan tersebut, Nyanyang menekankan pentingnya memutus mata rantai kemiskinan melalui peningkatan akses pendidikan dan kesempatan kerja. Ia meminta pemerintah kabupaten/kota mengidentifikasi anak-anak dari keluarga miskin yang belum dapat melanjutkan pendidikan, termasuk mereka yang terkendala akses dan konektivitas antarpulau, untuk diarahkan memperoleh kesempatan belajar melalui program Sekolah Rakyat.

Menurutnya, pendidikan menjadi salah satu kunci agar kemiskinan tidak diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Karena itu, perangkat daerah terkait diminta berkoordinasi untuk mendata calon peserta didik dan menentukan lokasi Sekolah Rakyat yang paling memungkinkan dijangkau oleh anak-anak dari wilayah kepulauan.

Bacaan Lainnya
BACA JUGA:  Maksimalkan Produktivitas Nelayan, Pertamina Beri Bantuan Kapal di Natuna Kepri

Di sisi lain, keluarga miskin yang masih berada pada usia produktif juga perlu mendapatkan perhatian melalui pelatihan keterampilan dan akses pekerjaan. Pemerintah daerah diminta menginventarisasi kemampuan serta potensi masyarakat agar pelatihan yang diberikan sesuai kebutuhan dan peluang kerja di daerah masing-masing, termasuk sektor pertanian, perikanan, maupun kawasan industri di Batam, Bintan, dan Karimun.

“Anak-anak harus menjadi perhatian kita agar mata rantai kemiskinan bisa diputus melalui pendidikan. Sementara anggota keluarga yang masih produktif harus kita dorong memperoleh keterampilan dan kesempatan bekerja sesuai potensi serta kebutuhan daerah. Ini membutuhkan kerja bersama seluruh kabupaten/kota,” ujarnya.

BACA JUGA:  Pembangunan Kampung Nelayan Modern Dimulai, Tanjung Banun Jadi Pusat Utama

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Aries Fhariandi, memaparkan bahwa kinerja penanggulangan kemiskinan Kepri menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, tingkat kemiskinan Kepri berada pada angka 4,09 persen, lebih rendah dibandingkan angka nasional sebesar 8,07 persen.

Capaian tersebut menempatkan Kepri sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di wilayah Sumatera dan keempat terendah secara nasional. Meski demikian, pemerintah daerah masih harus bekerja keras untuk mencapai target penurunan kemiskinan dalam periode pembangunan hingga 2030, yakni pada kisaran 3,55 hingga 2,26 persen.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *