Kemiskinan Kepri 4,09 Persen, Wagub Nyanyang Siapkan Lima Langkah Percepatan Pengentasan Kemiskinan

“Kita tidak boleh membiarkan warga kehilangan akses terhadap bantuan maupun jaminan kesehatan hanya karena persoalan data. Karena itu, seluruh kabupaten/kota harus memastikan data masyarakat miskin benar-benar akurat dan terus diperbarui,” tegasnya.

Nyanyang juga menyoroti realisasi sejumlah program pengentasan kemiskinan yang dinilai belum optimal, termasuk bantuan sembako, perbaikan rumah, dan pemasangan listrik bagi rumah tangga miskin. Dengan waktu efektif tahun anggaran yang semakin terbatas, ia meminta perangkat daerah terkait segera mempercepat pelaksanaan program hingga tuntas sebelum akhir tahun.

Sebagai Ketua TKPK Provinsi Kepri, Nyanyang menyampaikan lima arahan kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota dan perangkat daerah.

Bacaan Lainnya
BACA JUGA:  ASPABRI dan Pelaku Pariwisata Batam Mendukung Penuh Baksos Donor Darah KJK

Pertama, mempercepat verifikasi dan pemutakhiran data keluarga miskin secara akurat dan berbasis alamat. Keluarga yang belum tercatat harus menjadi prioritas, terutama di Kota Batam dan Tanjungpinang yang memiliki jumlah penduduk miskin relatif besar.

Kedua, menetapkan sasaran intervensi berdasarkan karakteristik wilayah. Pendekatan penanggulangan kemiskinan di wilayah kepulauan harus memperhatikan persoalan transportasi dan keterbatasan layanan dasar, sedangkan wilayah perkotaan dan pedalaman memerlukan strategi sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Ketiga, mempercepat realisasi program bantuan sosial, perbaikan rumah, dan pemasangan listrik bagi rumah tangga miskin. Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, perangkat daerah bidang perumahan, serta perangkat daerah yang menangani energi diminta berkoordinasi agar program dapat diselesaikan sebelum tutup tahun anggaran.

BACA JUGA:  Labuh Jangkar Tanjung Berakit Jadi Motor Baru Ekonomi Kepri, Potensi PAD Capai Triliunan Rupiah

Keempat, memastikan keberlanjutan perlindungan jaminan kesehatan dengan berkoordinasi bersama BPJS Kesehatan. Pemerintah daerah diminta memastikan masyarakat miskin tetap memperoleh jaminan pelayanan kesehatan, termasuk melalui pengalihan kepesertaan dan skema pembiayaan yang menjadi tanggung jawab daerah.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *