Selain keamanan, Mustava juga menyoroti pentingnya kepastian hukum bagi pelaku usaha. Menurutnya, iklim bisnis yang sehat membutuhkan penegakan hukum secara profesional, proporsional, transparan, dan memberikan kepastian kepada seluruh pihak.
KADIN Kepri juga berharap setiap persoalan maupun dugaan pelanggaran dalam aktivitas usaha dapat ditangani melalui mekanisme hukum yang tepat, disertai komunikasi dan koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum dan pelaku usaha.
” salah satu kebutuhan utama dunia usaha adalah kepastian hukum. Karena itu, pendekatan penegakan hukum terhadap aktivitas usaha diharapkan tetap mengedepankan profesionalitas, proporsionalitas, transparansi, serta kepastian hukum,” demikian pokok pandangan KADIN Kepri.
Persoalan lain yang menjadi perhatian KADIN Kepri adalah kelancaran lalu lintas barang antarkawasan FTZ, khususnya di Batam, Bintan, dan Karimun.
Mustava menilai, kompleksitas administrasi, pengawasan, serta distribusi logistik membutuhkan koordinasi lintas sektor agar tidak menghambat aktivitas perdagangan dan kegiatan industri.
KADIN berharap Polda Kepri dapat menjadi mitra koordinasi dalam membangun sistem pengawasan yang efektif, sekaligus memastikan arus barang dan aktivitas perdagangan tetap berjalan lancar sesuai ketentuan.
Di sisi lain, pemberantasan penyelundupan dan kejahatan ekonomi juga menjadi agenda penting. Sebagai wilayah perbatasan internasional, Kepri menghadapi berbagai tantangan, mulai dari penyelundupan barang ilegal, perdagangan orang, peredaran narkotika, kejahatan maritim, hingga tindak pidana ekonomi lainnya.
