IDNNEWS.CO.ID, LINGGA- Ketua Himpunan Melayu Raya (Himalaya) Korwil Kabupaten Lingga ajak pejabat tinggi di jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lingga untuk mendengarkan secara bersama-sama rekaman berdurasi 34 menit, tentang “bagi-bagi duit rakyat” mirip suara pejabat tinggi di Lingga yang saat ini sedang viral di negeri yang berjuluk Bunda Tanah Melayu ini.
Dalam rekaman tersebut, terdengar suara yang mirip Bupati Lingga, MN (sedang cuti) dan Ketua DPRD Lingga periode (2019-2024) AN. Berbicara tentang “pengondisian” anggaran APBD untuk kepentingan memenangkan calon anggota legislatif di Pileg Tahun 2024.
“Jika memang benar terjadi, ini menunjukkan kerakusan kekuasaan dan ketamakan dengan melakukan segala cara dengan merampok uang rakyat,” kata Zuhardi sebagaimana dilansir ciberzone.
Zuhardi pun meminta pihak pihak yang memilki rekaman lengkap rekaman bagi-bagi APBD tersebut untuk memberikan kepada nya, hingga ia dapat memfasilitasi nonton bareng rekaman tersebut.
“Dalam hal ini saya akan coba mencari video atau rekaman pembicaraan yg di duga oknum kepala daerah dan oknum kepala DPRD agar tidak menjadi fitnah atau merugi kan orang lain,” ucapnya.
Selain para pejabat di lingkungan Pemkab Lingga, Zuhardi mengajak oknum yang di duga itu nonton bareng bersama masyarakat. Biar tidak ada fitnah bahkan ajak pihak pihak APH supaya sama sama mononton atau mendengar kan isi percakapan tersebut,” ulangnya.
Seperti yang pernah diberitakan sebelumnya, beredar rekaman percakapan yang diduga melibatkan Bupati Lingga, MN, dan Ketua DPRD Lingga periode 2019-2024, AN, telah bocor ke publik, mengungkap dugaan permufakatan untuk merampok uang rakyat demi kepentingan pribadi dan kelompok mereka.
Dalam rekaman berdurasi 34 menit yang diduga terjadi pada Oktober 2023, terungkap bahwa keduanya membicarakan penggunaan anggaran APBD Lingga Tahun Anggaran 2023 dan 2024 untuk memenangkan calon legislatif dari partai politik yang dipimpin MN dalam Pemilihan Legislatif 2024-2029.
Percakapan tersebut mencantumkan nominal uang siram antara Rp200 juta hingga Rp300 juta untuk calon legislatif yang didukung. Besaran uang ini bervariasi tergantung pada hasil survei yang dilakukan oleh tim yang ditunjuk dan dibiayai oleh MN, dengan total biaya mencapai Rp350 juta.
Pembicaraan juga mencakup proyek fisik yang dananya bersumber dari APBD, dengan total mencapai Rp17 miliar dan Rp13 miliar, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Dinas Perkim senilai Rp4 miliar.
MN juga mengungkapkan kepuasan atas komitmen dukungan keuangan untuk pemenangan legislatif, dengan alokasi Rp10 juta per bulan dari sejumlah OPD.
“Niha gak tenang. Sebab di orang ada bantu juga pemenangan untuk Pileg di luar dari PU. Kawan minta itu kemarin kan Rp10 juta, Rp10 juta satu bulan,” kata suara mirip MN. (Tir)
