Menurutnya, perlindungan tenaga kerja tidak cukup dilakukan melalui kebijakan kenaikan upah semata, melainkan juga harus didukung langkah konkret untuk mempertahankan investasi, meningkatkan produktivitas, dan menjaga keberlangsungan kegiatan industri.
Yunan berharap pemerintah daerah, pengusaha, dan perwakilan pekerja dapat membangun komunikasi yang konstruktif dalam pembahasan UMK Batam 2027.
Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan tidak hanya memperhatikan kebutuhan hidup pekerja, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan perusahaan dan keberlanjutan kesempatan kerja.
Sebagai kawasan industri yang berorientasi ekspor dan investasi internasional, Batam memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga daya saing terhadap negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara.
Yunan mengingatkan bahwa investor tidak hanya mempertimbangkan ketersediaan infrastruktur dan kemudahan perizinan, tetapi juga memperhitungkan keseluruhan biaya produksi, termasuk biaya tenaga kerja.
Apabila biaya operasional di Batam meningkat tanpa diimbangi produktivitas dan efisiensi, kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memengaruhi daya tarik kawasan bagi investasi baru maupun ekspansi industri yang sudah beroperasi.
“Kita harus melihat persaingan dengan negara-negara tetangga. Jangan sampai biaya produksi di Batam semakin mahal sehingga daya saing industri kita melemah, terutama untuk sektor padat karya,” katanya.
