Benny juga menyebut bahwa belakangan ini BP Batam banyak melakukan kegiatan “safari” atau kunjungan ke berbagai pihak. Namun ia menilai kegiatan tersebut belum sepenuhnya memberikan kejelasan bagi masyarakat, terutama para pelaku usaha yang justru merasa semakin bingung dengan aturan dan perubahan yang terjadi.
“Sekarang masyarakat dan pengusaha di Batam banyak yang bingung. Bukan hanya mereka, lembaga-lembaga di daerah pun juga masih belum paham betul mekanisme baru ini. Artinya ada persoalan komunikasi dan koordinasi yang harus segera diperbaiki,” tambahnya.
Benny menegaskan, Forum Masyarakat Peduli Batam Maju akan terus mengawal jalannya kebijakan BP Batam agar tidak keluar dari koridor hukum dan kepentingan publik. Ia juga menegaskan pentingnya sikap transparansi dan keterbukaan dari BP Batam dalam setiap langkah yang diambil.
“Kami mendesak agar lembaga-lembaga pengawas, termasuk Kejari, berperan aktif dan tidak hanya menunggu sampai terjadi masalah besar. Tindakan preventif jauh lebih penting daripada penindakan setelah ada pelanggaran,” pungkasnya.
Di akhir penyampaiannya, Benny menegaskan bahwa seluruh kebijakan publik di Batam harus berpihak pada kepentingan masyarakat dan bukan pada kelompok tertentu. Ia juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga agar Batam tetap menjadi kawasan investasi yang sehat, bersih, dan bebas dari penyalahgunaan kewenangan.
“Kami butuh dukungan dan kerja sama semua pihak. Jangan sampai Batam kehilangan arah hanya karena lemahnya pengawasan,” tutupnya.(Iman)
