Komposisi penilaian tersebut menggambarkan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak hanya dilihat dari pelaksanaan program, tetapi juga dampak nyata terhadap ekonomi dan pelayanan publik.
“Komposisi penilaian ini digunakan untuk melihat kinerja implementasi digitalisasi secara menyeluruh,” ujar Husni.
Evaluasi heatmap TP2DD Kepri 2025 juga menunjukkan beberapa indikator yang masih perlu diperkuat, antara lain konsistensi pelaksanaan High Level Meeting, koordinasi pusat dan daerah, peningkatan literasi masyarakat, serta optimalisasi transaksi non-tunai pada sektor pajak dan retribusi.
Ke depan, percepatan literasi digital masyarakat menjadi kunci agar infrastruktur yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara maksimal. Pemerintah daerah didorong untuk lebih agresif mendorong penggunaan pembayaran digital di berbagai sektor, mulai dari UMKM, transportasi, pariwisata, hingga layanan publik.
Dengan pertumbuhan penggunaan QRIS yang konsisten, Kepulauan Riau berpotensi menjadi salah satu wilayah dengan ekosistem ekonomi digital paling dinamis di Sumatera. Sinergi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan sektor perbankan diharapkan mampu mempercepat transformasi menuju ekonomi yang lebih inklusif, transparan, dan berdaya saing.
Digitalisasi pembayaran bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan strategis untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah di tengah perubahan perilaku masyarakat yang semakin mengarah pada transaksi serba cepat, aman, dan praktis. (***)
