Fary berharap RUU Kawasan Industri yang sedang disusun DPR RI nantinya dapat mengakomodasi kebutuhan Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau Free Trade Zone (FTZ).
Menurutnya, keberadaan regulasi yang tepat akan menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan kepastian bagi investor sekaligus memperkuat daya saing Batam dalam menarik investasi.
“Ini amat sangat relevan dan menjadi kebutuhan bagi BP Batam, Batam sebagai pro model pertumbuhan ekonomi melalui investasi yang diceritakan oleh Presiden,” ujarnya.
Fary menambahkan, BP Batam siap memberikan dukungan data dan informasi yang dibutuhkan Panja RUU Kawasan Industri dalam proses penyusunan regulasi.
Data tersebut diharapkan dapat membantu DPR RI memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi kawasan industri di Batam, termasuk berbagai persoalan dan kebutuhan dunia usaha di lapangan.
“Kita akan memberikan support data informasi yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang,” katanya.
BP Batam, lanjut Fary, juga siap memberikan masukan secara langsung apabila DPR RI membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai berbagai isu strategis terkait pengembangan kawasan industri di Batam.
Sementara itu, Hendry juga menambahkan bahwa posisi geografis Batam yang berhadapan langsung dengan Singapura dan Malaysia menjadi keunggulan strategis yang harus terus dioptimalkan.
