Karena itu, RUU Kawasan Industri diharapkan dapat memberikan kepastian bagi perusahaan tenant, pengelola kawasan, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat yang berada di sekitar kawasan industri.
“Esensi dari RUU Kawasan Industri ini adalah bagaimana kita bisa memberikan dampak yang begitu positif, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan semua merasakan manfaat yang luar biasa. Kalau bahasa saya, semua happy, semua mendapatkan,” tegasnya.
Ia menilai, ekosistem kawasan industri yang sehat harus mampu mempertemukan kepentingan investasi dengan kepentingan pembangunan ekonomi daerah.
Dengan demikian, pertumbuhan industri tidak berhenti pada peningkatan nilai investasi, tetapi juga tercermin dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, tumbuhnya UMKM, hingga meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota/Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fary Djemy Francis, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi VII DPR RI dalam rangka penyusunan RUU Kawasan Industri.
Fary mengatakan, Batam memiliki posisi yang sangat strategis dalam pengembangan industri nasional. Menurutnya, Batam saat ini memiliki 31 kawasan industri serta kawasan khusus galangan kapal.
“Batam ini memiliki 31 kawasan industri. Ini adalah kota terbanyak kawasan industri di seluruh Indonesia,” kata Fary.
Selain kawasan industri, Batam juga memiliki kawasan ekonomi khusus (KEK) dan sejumlah program strategis nasional yang menurutnya semakin memperkuat posisi daerah tersebut sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi berbasis investasi.
